Indeks Perdagangan Aset Kripto

OJK catat transaksi kripto RI 2025 turun jadi Rp482,23 triliun imbas kebijakan suku bunga tinggi The Fed.

POJK 27/2024 diterbitkan jelang peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti.

Jumlah pelanggan terdaftar untuk aset kripto di Indonesia terus meningkat. Hal ini berbeda dengan nilai aset kripto yang justru turun tajam.

Ada lima Jenis aset kripto dengan nilai transaksi terbesar saat ini yaitu Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), dan Terra (LUNA).

Bappebti mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia yang memiliki aset kripto sebesar 16,4 sampai 18,4 persen.

Kemendag mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp249,3 triliun hingga akhir Agustus 2022.

Saat ini pembentukan bursa kripto tengah digodok oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Volume transaksi kripto di Indonesia menurun efek domino kondisi global. Pasar kripto tengah dihantam situasi makroekonomi yang kurang baik sepanjang 2022.

Kemenkeu telah mengantongi penerimaan sebesar Rp126,73 miliar dari hasil pajak kripto hingga Agustus 2022.

Bappebti menetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Bappebti menetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Indodax Trading Fest 2022 akan menjadi suatu ajang yang berdampak positif khususnya bagi masyarakat Indonesia yang belum mengenal kripto.

Perkembangan aset kripto di Tanah Air berpotensi menimbulkan sumber risiko baru karena dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan.

Bhima Yudhistira menjelaskan, rupiah digital adalah uang dalam bentuk digital yang secara resmi diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Saat ini terdapat 20.000 lebih jenis aset kripto di seluruh dunia dan berpotensi akan terus bertambah. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari teknologi.

PMK ini menjadi langkah Kemenkeu menjembatani kekisruhan antara pandangan Bappebti dan OJK soal kripto.

DPR merespons PPN dan PPh yang akan dikenakan atas transaksi perdagangan aset kripto mulai 1 Mei 2022.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Investor yang baru masuk ke dunia kripto disarankan harus siap dengan risiko aset yang dengan cepat bisa naik dan turun.

OJK melarang perbankan memfasilitasi transaksi kripto berbeda sikap dengan Bappebti.