Indeks Pengelolaan Air

Menurut Prabowo, air merupakan unsur penting dalam ketahanan nasional, sejajar dengan pangan dan energi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi satu-satunya lembaga tingkat provinsi di Indonesia yang menerima penghargaan Subroto Award.

Jokowi juga pamer langkah Indonesia dalam mengelola air dalam 10 tahun terakhir di hadapan peserta World Water Forum ke-10 2024.

Beberapa wilayah yang terdampak kebocoran antara lain Kalideres, Cengkareng Timur, Rawa Buaya, dan sekitarnya.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) mempertanyakan detail perjanjian antara Aetra dan PAM Jaya soal kesepakatan pengalinan konsesi air di Jakarta.

PAM JAYA dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM JAYA.

Kepala Bappenas meminta Pemprov DKI memprioritaskan penyelesaian masalah akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di Jakarta.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperolehkan partisipasi swasta tapi bukan dari hulu ke hilir dalam pengelolaan air.

Gubernur DKI Jakarta Anies mengatakan, kini PAM Jaya sedang dalam pembahasan dengan pihak Aetra. Perjanjian pengambilalihan pengelolaan air masuk tahap finalisasi.

LBH Jakarta meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas memutus kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan air di Jakarta.

Anies menegaskan penghentian swastanisasi air tidak terpengaruh putusan MA yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) dari Kemenkeu. 

Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengambil alih pengelolaan air di ibu kota karena menilai klausul dalam perjanjian kerja sama dengan swasta bermasalah. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan punya kewenangan memutus swastanisasi air. YLBHI mendorong agar Anies segera menggunakan kewenangannya.

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan air di DKI Jakarta.

Gubernur Anies enggan jelaskan proses yang berjalan, padahal penjelasan itu dianggap penting bagi koalisi yang menggugat swastanisasi air.

PAM Jaya menyatakan siap menjalankan keputusan Gubernur Anies Baswedan tentang penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta.

Sanksi terberat yang akan diberikan yaitu pencabutan izin layak fungsi gedung.

Para pelanggar pengguna air tanah di DKI Jakarta bisa kena sanksi ringan seperti administrasi hingga ketentuan pidana. Apa tindakan Anies?

"Hari ini kita melakukan apel untuk kick off pelaksanaan pengawasan terpadu penyediaan sumur dan instalasi air limbah di kawasan industri," kata Anies.

Rakornas tersebut membahas isu pembangunan sarana untuk memberikan pelayanan air minum dan sanitasi 100 persen bagi seluruh masyarakat Indonesia.