Indeks Pemprov Dki

DPRD DKI Jakarta menyarankan Anies merumuskan aturan teknis program dana swakelola yang meminimalisir potensi penyelewengan. 

Pemprov DKI akan membuat dan merapikan sistem informasi aset demi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini.

DPRD DKI Jakarta memberi peringatan kepada Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan akan adanya potensi penyelewengan pada pemberian dana swakelola kepada masyarakat.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyatakan masih menunggu langkah lanjutan yang dilakukan Pemprov DKI dalam memutuskan penghentian swastanisasi air.

Anies belum menjawab detail soal penyetopan swastanisasi air. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta ini mengikuti rekomendasi dari Tim Tata Kelola Air.

Pemprov DKI menerapkan uji coba sistem satu arah di kawasan Dukuh Bawah mulai hari ini, Selasa (12/2/2019).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan mengecek soal perizinan bisnis kuliner bernama Food Street di Pulau D yang merupakan pulau reklamasi.

Pemprov DKI menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat di jalan raya bisa naik hingga 20 persen di tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada 2018 mencapai 6,17 persen sedikit melambat dibandingkan pada 2017 yang sebesar 6,20 persen.

Biaya balik nama kendaraan bermotor akan dinaikkan 2,5 persen menjadi 12,5 persen oleh Pemprov DKI Jakarta.

Papan reklame ilegal di DKI Jakarta akan ditertibkan oleh pihak Satpol PP.

Target pendapatan daerah dari pajak reklame DKI Jakarta tahun ini bisa mencapai Rp1,05 triliun turun dari tahun lalu Rp1,15 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan tetap menghentikan swastanisasi air walaupun MA mengabulkan PK yang diajukan oleh Kemenkeu.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018.

Penyusunan laporan keuangan tersebut harus bisa diselesaikan sebelum 15 Maret 2019.

Penderita DBD hingga hari ini mencapai 876 orang di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI mengaku sudah melakukan upaya yang optimal dalam hal menangani tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di ibu kota.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyebutkan pemerintah provinsi belum optimal dalam mengatasi ketimbangan yang terjadi di ibu kota.

Pemprov DKI luncurkan tiga aplikasi untuk mendukung layanan kesehatan di ibu kota, yakni aplikasi Jak-Track untuk menanggulangi HIV/AIDS di DKI Jakarta, DBDKlim untuk mengantisipasi DBD, dan aplikasi E-Jiwa untuk mendeteksi masalah kejiwaan secara dini.

Anggota DPRD DKI Bestari Barus menilai ada pejabat tidak berpengalaman ditunjuk oleh Anies untuk memimpin dinas. Menurut dia, hal ini terjadi karena TGUPP tak memberi saran yang tepat ke Anies.