Indeks Pemilu

Keinginan Wiranto menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme dinilai sebagai bentuk kepanikan atas trend golput yang meningkat.

Pemilih boleh menolak kandidat dengan risiko ditangkap aparat kepolisian rahasia lalu dicap sebagai orang gila.

Wiranto berharap masyarakat tidak percaya terhadap hoaks yang beredar jelang Pilpres 2019 dan tetap menggunakan hak pilihnya.

Politisi perlu mengambil keputusan yang berani untuk membuat sistem JKN sehat secara finansial.

Wahyu mengatakan Komite Damai ini dibentuk untuk mengatasi jika ada permasalahan sepanjang debat.

Wiranto mengatakan menjelang dan setelah pelaksanaan Pilpres 2019, tidak akan ada gerakan massa.

Menteri Wiranto menolak usulan untuk menarik TNI dari Papua. Alasannya adalah demi keamanan negara.

Zulkifli Hasan mengatakan pembagian tugas untuk zonasi wilayah kampanye BPN akan berfokus di Pulau Jawa, meski tak mengabaikan daerah-daerah lain.

“[Surat suara] tidak langsung [diganti]. Pastikan berapa jumlahnya, harus cetak ulang dan seterusnya”.

"Rapat umum tidak hanya diisi dengan narasi orasi-orasi saja tapi juga ada narasi edukatif yang kemudian di situ ada isi tentang pendidikan politik".

Kampanye terbuka rawan terjadi politik uang, terutama saat peserta Pemilu memobilisasi massa.

Erna menjelaskan bahwa mereka ingin agar perempuan sadar dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

Beberapa contoh permasalahan yang dijelaskan Erna adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau swasta yang berimbas ke lingkungan, serta perempuan.

Erna menyayangkan sejumlah permasalahan terkait dengan identitas atau berita bohong, justru mendapatkan fokus lebih besar dibandingkan permasalahan terkait perempuan.

"Sekarang ruang demokrasinya, partai yang masuk, telah memenuhi syarat formal dan sebagainya. Lalu itu dijadikan dalih bahwa sudah demokratis".

Akhir masa kampanye pada 13 April 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga berencana menggelar kampanye di Jakarta.

Usman Kansong mengatakan masalah ini tak perlu dijadikan dugaan untuk mendelegitimasi KPU atau menuding penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu kubu peserta Pilpres 2019.

KPU berharap MK segera menggelar sidang uji materi terhadap pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tidak terkait penghasilan alih-alih berhubungan dengan preferensi politik di Pilpres 2019 dan sikap terhadap gerakan 212.

Pihak kepolisian mengklaim  melakukan pengawalan  pendistribusian surat suara Pemilu 2019 dan saat ini proses penyalurannya aman terkendali.