Indeks Pemilu 2024

Komisioner KPU yang tak berwibawa mudah untuk disetir dan keberlangsungan pemilu yang berintegritas terancam hancur.

Parpol dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Jawa Tengah adalah PDI Perjuangan.

Sesuai mekanisme yang berlaku di KPU, saat ada permohonan pengunduran diri, maka akan dilakukan klarifikasi.

Nasir Djamil sebut PKS memberi sanksi pemecatan terhadap Sofyan karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa.

Polisi menyebut Sofyan sebagai pemilik barang, pemodal serta pengendali yang berhubungan langsung dengan pihak Malaysia.

PAN menilai kedekatan Prabowo dengan Megawati pada Pilpres 2009 bisa dihidupkan lagi saat ini.

Bagja mengatakan semua kecurangan pemilu bisa ditangani selama bukti memadai.

PPP dinilai berpeluang besar membuka bursa pimpinan baru sebagai hasil evaluasi pemilu.

Megawati mengutip pernyataan dari sejumlah pakar bahwa Pemilu 2024 sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi.

Sudaryono bercerita mulai dari latar belakang anak petani yang terjun ke dunia politik, ikhtiarnya untuk memperebutkan tiket Jateng 1.

MK menolak permohonan PHPU PPP terkait perolehan suara di Dapil Jawa Tengah 3 dan di Dapil Papua Tengah.

MK akan menggelar sidang pengucapan putusan/ketetapan terhadap 207 perkara PHPU Pileg pada Selasa-Rabu, 21-22 Mei 2024.

Berbekal pengalaman 10 tahun menjabat Wali Kota Bogor, Bima Arya memiliki modal besar untuk maju di Pilkada Jabar.

Bila KPU dan Bawaslu tidak independen, maka yang harus dibenahi justru proses seleksi di DPR yang harus lebih ketat dan tanpa intervensi.

Angka yang dibacakan dalam video adalah hasil survei lembaga Polling Institute khusus wilayah DKI Jakarta. Angkanya berbeda dengan hasil hitung KPU.

Politik uang itu praktik kompleks, dan memberantasnya butuh komitmen elite politik, pendidikan pemilih dan penegakan hukum yang konsisten dan solid.

Demokrat khawatir melegalisasikan politik uang akan merusak demokrasi.

PDIP akan menyalakan api abadi dari Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah untuk dinyalakan saat pelaksanaan Rakernas.

Menurut Junimart Girsang, 70 persen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak memiliki integritas.

Ongku Parmonangan mengusulkan penyelenggara pemilu berasal dari partai politik agar biaya lebih murah dan tak harus independen.