Indeks Pemilu 2024

Dari total 34 DPW Partai Nasdem, Anies Baswedan mendapatkan 32 rekomendasi DPW untuk menjadi capres pada Pemilu 2024, disusul posisi kedua Ganjar Pranowo.

Saan mengklaim nama Anies banyak diusung oleh pengurus Nasdem daerah lainnya, tidak hanya Jawa Barat saja.

Walaupun Nasdem sudah didekati sejumlah ketua umum partai, namun Surya Paloh tidak menganggap itu adanya keputusan menjadi koalisi.

Menurut Sekjen PAN selama ini Zulkifli Hasan telah mendelegasikan kepada para pengurus DPP PAN program kerja menghadapi Pemilu 2024.

Penunjukan secara eksklusif menjadi satu dari tujuh masalah yang kerap muncul soal pengangkatan penjabat kepala daerah menurut Perludem.

Puan menyebut kursi PDIP di kabinet Jokowi aman pada sesi reshuffle kali ini.

Meski PDIP sudah memimpikan kemenangan, tapi masih belum ada nama yang mereka usung pada pilpres mendatang.

Partai Nasdem memberi syarat partai yang ingin berkoalisi harus memenuhi unsur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Wasisto menilai ponpes sebagai lembaga pendidikan pasti akan netral. Namun secara personal, bagi ulama atau santri tentu lain cerita.

Gus Jazil mengaku inspirasi menduetkan Muhaimin dengan Anies datang dari kiai langitnya PKB.

Cak Imin mengaku belum menjalin komunikasi secara langsung soal niatnya menggandeng Sri Mulyani sebagai cawapres di 2024.

Sebelum bicara ojo dumeh, Jokowi telah lebih dulu mengimbau para pendukungnya untuk ojo kesusu alias tidak terburu-buru.

Penggunaan media sosial untuk mendulang popularitas sudah tepat, tapi masih diperlukan kerja lebih lanjut mengubahnya menjadi elektabilitas.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 akan diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022.

Koalisi PKS-PKB dinilai tidak sepenuhnya menguntungkan karena kedua partai belum memiliki kandidat yang punya elektabilitas memadai.

Jokowi tidak ingin Indonesia diguncang masalah politik dalam negeri di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Partai Buruh berkesimpulan masa kampanye seharusnya dimulai pada Juli 2023 dengan durasi tujuh bulan lamanya.

Masa penyelesaian sengketa pemilu 6 hari akan memberatkan Bawaslu.

Kejagung & Bawaslu sepakat perlu dilakukan pendidikan bersama terkait tindak pidana pemilu karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana lain.

Bawaslu menyebut personelnya di daerah hanya berstatus honorer. Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB guna pengangkatan menjadi PPPK.