Indeks Pemblokiran Internet

Polemik PSE menguatkan citra Kominfo sebagai lembaga yang hobi blokir. Masih ingat kasus pemutusan jaringan internet di Papua pada 2019?

Meskipun diputus menolak permohonan dan menyatakan pemutusan legal, dua hakim konstitusi, memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion).

Gugatan tersebut berangkat dari insiden pemblokiran akses masyarakat ke situs Suara Papua pada 2016 yang dilakukan oleh Kominfo.

Majelis melihat bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma pasal 40 ayat 2b UU 19/2016 sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Menkominfo bilang tidak ada rapat terkait pembatasan internet di Papua. Pengadilan menemukan sebaliknya.

Pemerintah RI dinyatakan bersalah dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Vonis ini memperkuat tuntutan bahwa pemerintah melanggar prosedur dan merugikan publik.

Jokowi dan Rudiantara dianggap bersalah telah memutus akses Internet di Papua pada Agustus tahun lalu--ketika kerusuhan anti rasisme pecah.

Dalam sidang pemeriksaan materi, tim penggugat menyebut pemerintah telah sewenang-wenang memblokir internet di Papua dan Papua Barat.

Menjaga stabilitas nasional menjadi dalih pemerintah tiap kali memblokir akses masyarakat ke internet.

Kemenkominfo akan memberikan klarifikasi terkait penerapan kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat kepada Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019).

Dedi mengatakan, patroli gabungan sudah menutup 32 ribu lebih konten yang diduga bersifat provokatif terkait Papua. 

YLKI mendesak pemerintah untuk bertanggung Jawab kepada konsumen yang meminta ganti rugi terkait pemblokiran internet di Papua.

Jaringan internet via Wifi Indihome diputus di sebagian daerah di Papua.

Menkominfo Rudiantara mengaku pemerintah bisa memblokir pesan hoaks berantai berkaitan dengan masalah Papua dan bisa langsung menindak hukum bila terbukti.

Ombudsman berencana memanggil Menkominfo Rudiantara terkait pemblokiran internet di Papua yang berpotensi praktik maladministrasi.

Langkah pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat dinilai bukan solusi untuk meredakan gejolak di dua provinsi paling timur Indonesia tersebut.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu menyampaikan Kemenkominfo masih terus memblokir akses internet di Papua hingga situasi kondusif.

Koalisi Masyarakat Sipil dari KontraS hingga YLBHI menyomasi Kemkominfo soal pemblokiran internet di Papua.

Kemenkominfo masih melanjutkan keputusan untuk melakukan pemblokiran internet pada layanan seluler di Papua, per hari ini.

Mabes Polri mengklaim pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat untuk membatasi peredaran berita hoaks dan pemulihan keamanan di dua provinsi tersebut.