Indeks Pdip
ICW: Pimpinan KPK Tak Berani Terbuka soal Harun Masiku
ICW menilai KPK tak berani membuka informasi soal Harun Masiku.
Bentuk Tim Hukum PDIP Lawan KPK, Menkumham Yasonna Didesak Mundur
ICM Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada Menkumham Yasona Laoly karena diduga terlibat benturan kepentingan.
Politik Muka Dua Yasonna: Wujud Negara Intervensi Kasus PDIP di KPK
Yasonna Laoly dinilai menggunakan pengaruhnya untuk intervensi kasus suap PAW anggota DPR dari PDIP yang tengah diusut KPK.
Merasa Dirugikan dengan Berita Korupsi, PDIP Mengadu ke Dewan Pers
PDIP mengadu ke Dewan Pers. Mereka merasa pemberitaan terkait korupsi KPU-kader PDIP tak berimbang.
Ramai-ramai Parpol Dukung Gibran Berujung Politik Balas Budi?
Dukungan sejumlah parpol bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabimung Raka untuk masuk bursa Pilwakot Solo makin terbuka. Apa balas jasa Gibran bila menang nanti?
KPK Tak Mau Bentuk Tim Khusus Pencarian Harun Masiku
Tim penyidik yang mengusut kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI ini dirasa sudah cukup.
Hadir Konpres PDIP soal OTT KPK, Yasonna: Saya Tinggalkan Pekerjaan
Menkumham Yasonna Laoly menjawab kritik soal kehadirannya dalam konferensi pers PDIP soal OTT KPK yang menyeret kader partai tersebut.
ICW Nilai Pertemuan Dewas KPK dan Tim Hukum PDIP Tidak Etis
ICW menilai pertemuan antara Tim Hukum PDIP dengan Dewan Pengawas KPK tak etis.
Penyidik Dilaporkan ke Dewas KPK soal Penggeledahan Kantor PDIP
Tim Hukum PDIP menyoal upaya KPK menyegel dan menggeledah salah satu ruangan di kantor DPP.
Tim Hukum PDIP Klaim Pengajuan PAW Harun Masiku Sesuai Aturan Hukum
Tim hukum PDIP menolak tudingan adanya makelar di PDIP yang memaksa Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk mengubah hasil pleno.
Biaya Speaker Kemahalan, DPRD DKI: Pakai Kentongan Lebih Murah
Sistem peringatan dini bencana Pemprov DKI dinilai cukup pakai kentongan yang lebih murah dibanding seperangkat speaker senilai Rp4 miliar.
PDIP ke KPU Agar Tak Dianggap Hambat Pengusutan Suap oleh KPK
Tim Hukum PDIP bertemu Komisioner KPU RI untuk mendudukan perkara suap Harusn Masiku ke Wahyu Setiawan.
Dari Mana Masinton Dapat Surat Perintah Penyelidikan Kasus KPU?
Aktivis antikorupsi mempertanyakan dari mana anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memperoleh Seprinlindik kasus suap yang menyeret komisioner KPU.
Ketua KPU Sebut Wahyu Setiawan Tak Lobi Komisioner Lain di Suap PAW
Pertemuan tersangka suap KPU pernah bertemu dengan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari bukan untuk lobi PAW DPR RI dari PDIP.
Kata "Siap Mainkan", Wahyu Setiawan: Konteksnya Bukan Uang
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menampik kata "Siap Mainkan" terkait dengan suap dari PDIP.
Kejar Harun Masiku, Polri akan Jalin Kerja Sama dengan Singapura
Polri berencana membahas ihwal mutual legal assistance atau bantuan hukum timbal balik dengan Singapura terkait DPO Harun Masiku.
PPP Sebut Setuju Proporsional Tertutup Tapi Tolak Ambang Batas 5%
PPP merespons usulan hasil Rakernas I PDIP terkait ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup untuk pemilu.
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen 5%, Berkarya: Membunuh Partai Kecil
Berkarya menilai usulan PDIP soal ambang batas parlemen naik menjadi 5 persen ingin membunuh partai-partai kecil.
Respons PSI Soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5% Usulan PDIP
PSI merespons usulan hasil Rakernas I PDIP soal ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.
PKB & Golkar Tak Masalah Ambang Batas Parlemen Dinaikkan
Menurut Yaqut dengan ambang batas parlemen dinaikan akan membuat sistem kepartaian lebih efektif.