Indeks PBNU

Ormas pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada pemerintah.

Menurut Ulil, dengan adanya perguruan tinggi di bawah PBNU yang membuka fakultas pertambangan membuat ormas itu memiliki banyak kader potensial.

Seturut Ulil, PBNU akan mengelola tambang batu bara sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.

IUPK bagi PBNU akan diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Gus Yahya optimistis NU memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus tambang.

Bahlil sebut PBNU dapat izin kelola tambang bekas PT KCP, bagian dari Grup Bakrie. Minggu depan rampung urusannya.

Gus Yahya menyebutkan, berlatar belakang pengusaha tambang, Gudfan telah memiliki koneksi di bidang tersebut yang akan mempermudah PBNU mengelola tambang.

PBNU mau mengelola wilayah izin usaha pertambangan karena untuk membiayai organisasi dan santri.

Ormas keagamaan yang sudah mengajukan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) adalah PBNU.

Izin tambang terhadap ormas keagamaan rawan meruntuhkan nalar kritis organisasi & hanya menjadi mesin penjaga pemerintah dalam menelurkan berbagai aturan.  

Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan sosial ormas dengan tujuan ekonomi dari kegiatan pertambangan.

PBNU telah menyatakan sah secara hukum terkait mabit atau bermalam di Muzdalifah dengan cara murur atau melintas memakai kendaraan.

Dengan skema murur, jemaah haji tidak harus turun dari kendaraan saat melintasi kawasan Muzdalifah.

Gus Yahya memastikan PBNU bergerak sampai tingkat ranting untuk menyukseskan setiap program pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Menurut sekjen PBNU, Gus Ipul, sedari awal seharusnya PKB berada di barisan Prabowo-Gibran bukan bersama Anies Baswedan, Nasdem, dan PKS.

Gus Ipul mengajak semua elemen bangsa untuk mengakhiri polemik atas hasil pemilihan umum dan memulai lembaran ishlah.

Wasekjen PBNU mengingatkan Muhaimin Iskandar bahwa PKB adalah bagian dari NU, bahkan didirikan oleh NU.

Gus Ipul meminta PKB tidak berlebihan dalam menyikapi wacana yang diajukan terkait upaya pergantian kepemimpinan.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, berharap MK tidak memicu kontroversi berkelanjutan dengan adanya amicus curiae yang dilayangkan sejumlah tokoh.

Menurut Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, rencana kunjungan Paus ke Indonesia sudah ada sejak 2018. Namun, karena Covid-19, rencana tersebut batal.