Indeks PBNU

Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, meminta lima kader NU yang sempat ke Israel segera mengundurkan diri dari kepengurusan NU.

Pertemuan lima orang Nahdliyin dengan Presiden Israel menuai banyak kecaman. Mereka dianggap tak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina.

Klarifikasi organisasi RAHIM terkait 5 orang Nahdliyin yang berkunjung ke Israel sebelum website rahim.or.id tidak bisa diakses lagi.

Menurut Gus Yahya, mereka tergabung dalam organisasi di bawah naungan PBNU, maka pemberian sanksi akan diberikan oleh masing-masing organisasi tersebut.

Menurut Yahya, kelima anggota NU diajak oleh organisasi non pemerintah (NGO) advokat dari Israel untuk berkonsolidasi di wilayah tersebut.

Kepergian lima orang aktivis NU ke Israel adalah tindakan sangat tidak bijaksana di tengah penindasan yang nyata terhadap Palestina.

Jokowi menegaskan sikap Indonesia tidak akan membangun komunikasi politik dengan Israel.

5 Nahdliyin yang ketemu Presiden Israel viral dan disesalkan banyak pihak. Simak respons Muhammadiyah dan MUI, termasuk Kemenlu RI.

Apa Itu Netanyahu United? Kenapa hal ini menjadi viral? Apakah terkait NU dan Israel? Simak penjelasannya dan respons PBNU.

Zainul mengklaim, keberangkatannya ke Israel atas nama pribadi dan dalam rangka penelitian lapangan.

Kelima orang yang mengatasnamakan nahdliyin tersebut adalah Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun, dan Izza Annafisah Dania.

5 Nahdliyin bertemu Presiden Israel. Siapa mereka dan apa tujuannya? Simak penjelasan lengkap beserta respons PBNU.

Savic Ali sebut kunjungan tersebut melukai perasaan umat manusia yang memiliki simpati terhadap korban Palestina imbas invasi Israel.

Ormas pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada pemerintah.

Menurut Ulil, dengan adanya perguruan tinggi di bawah PBNU yang membuka fakultas pertambangan membuat ormas itu memiliki banyak kader potensial.

Seturut Ulil, PBNU akan mengelola tambang batu bara sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.

IUPK bagi PBNU akan diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Gus Yahya optimistis NU memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus tambang.

Bahlil sebut PBNU dapat izin kelola tambang bekas PT KCP, bagian dari Grup Bakrie. Minggu depan rampung urusannya.

Gus Yahya menyebutkan, berlatar belakang pengusaha tambang, Gudfan telah memiliki koneksi di bidang tersebut yang akan mempermudah PBNU mengelola tambang.