Indeks Pasal Uu Ite

Aktivis kecam polisi yang tak berpihak pada korban. Sudah dinodai, kini korban kena bui.

MK mengabulkan beberapa poin gugatan terkait UU ITE yang patut untuk diapresiasi. Apa saja?

Pertimbangan MK melakukan perubahan itu adalah agar penegakan hukum bisa dilakukan dengan jelas.

Apa saja isi pasal-pasal kontroversi dalam UU ITE? Simak ulasannya dalam artikel berikut ini.

Ketika lapor ke polisi, korban KBGO justru mendapat reaksi negatif yang mengecewakan dan menyakitkan, atau biasa disebut sebagai reviktimisasi.

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang dijerat pasal berlapis terkait kasus penistaan agama.

Narator hanya membacakan artikel TVOneNews terkait pesan Panji Gumilang kepada para santri dan walinya untuk tetap percaya kepada pihak ponpes.

Dalam kebebasan berekspresi, Wahyudi menyoal sikap aparat yang langsung proses hukum siswi SMP di Jambi meski berakhir damai.

Apa saja yang termasuk tindak pidana di UU ITE? Berikut sejumlah pasal tentang perbuatan pidana yang dilarang dalam UU ITE.

Corporate Affairs Director Sumber Alfaria Trijaya, Solihin menuturkan karyawannya diancam pasal UU ITE.

Menurut ICJR, pasal 27 ayat (1) UU ITE akan membuat korban KBGO berpotensi rentan mengalami kriminalisasi karena dianggap melanggar kesusilaan.

Prita Mulyasari adalah korban pertama UU ITE dari kalangan konsumen. Setelahnya banyak perusahaan bertingkah serupa RS Omni.

Kadiv Humas Polri bilang SKB itu diterbitkan guna menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut dalam salah satu revisi UU ITE, penyebar konten pornografi yang dikenai hukuman, bukan pembuat atau pelakunya.

Pasal yang akan direvisi antara lain, pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 Undang-Undang ITE, berikut isi poin-poin revisi usulan pemerintah.

Pemerintah hendak menambah satu pasal baru dalam UU ITE. Kelompok sipil menilainya itu sama saja memperpanjang masalah.

Wamenkumham sebut Pasal 27, 28, dan 29 dalam UU ITE sangat multitafsir karena tidak memenuhi syarat utama dalam asas legalitas.

Menurut SAFEnet, UU ITE kerap menjerat netizen di medsos. Sejak 2008-2020 ada puluhan kasus. Berikut daftar pasal yang dimaksud.

Revisi UU ITE, menurut Yasonna, masih mendengarkan pendapat publik (public hearing).