Indeks Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana merotasi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di parlemen. Kebijakan ini dilakukan menyusul pencopotan Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR seiring pemecatan politikus asal Sumbawa itu dari semua jenjang kepartaian PKS.

Sosok Ledia Hanifa Amaliah memang belum sepopuler Fahri Hamzah. Namun, perempuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dinilai layak menggantikan Fahri Hamzah yang bakal segera dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mencopot Fahri Hamzah dari parlemen, termasuk mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dengan kader PKS lainnya.

Fahri Hamzah tampaknya tidak mau menyerah begitu saja setelah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politisi asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini ogah melepas posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menemukan sosok pengganti Fahri Hamzah yang telah dipecat untuk duduk di posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher mengaku dirinya baru mendapat kabar tentang pemecatan Fahri Hamzah oleh Presiden PKS, Shohibul Iman dari media massa.

Nama Deddy Mizwar menjadi salah satu tokoh yang menjadi bidikan Partai Keadilan Sejahtera ke Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 nanti. Deddy Mizwar yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat akan dimasukkan ke bursa calon Gubernur DKI Jakarta dari unsur non-kader PKS.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam perlu memberi dukungan bantuan ekonomi untuk Palestina. Selain itu, Jazuli juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendukung wacana dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti zaman Orde Baru dulu. PKS menilai, GBHN masih relevan bahkan sangat penting untuk diberlakukan kembali saat ini.

Ridwan Kamil mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk mencalonkan diri sebagai gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada tahun 2018 nanti. Saat ini, PKS masih menunggu keputusan dari Wali Kota Bandung yang akrab disapa Emil tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU KPK. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya belum puas dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut.