Indeks Partai Golkar

Darul Siska tak mau kehadiran JK diartikan sebagai bentuk dukungan ke Airlangga maju di bursa ketua umum Golkar.

Perebutan kursi ketua umum Golkar pasca Soeharto ialah pertarungan antara pendukung pemerintah dan oposisi yang ditopang kekuatan finansial mumpuni.

Bamsoet mewacanakan agar Golkar kembali menjadi rumah bagi "ABG". Trio itulah yang dulu menopang kekuasaan Orde Baru.

Politikus Golkar mengatakan, sistem aklamasi pemilihan ketua umum yang dilakukan sebelum Munas akan sangat berbahaya.

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto enggan menjawab terkait deklarasi caketum yang dilakukan Bamsoet dan beberapa kader lainnya.

Politikus Golkar Bambang Soesatyo mengusulkan Munas Partai Golkar dilakukan setelah pelantikan presiden dan pelantikan kabinet baru Jokowi-Ma'ruf agar partainya tidak dituding mengincar kursi.

Bambang Soesatyo mengaku majunya ia sebagai calon Ketua Umum Golkar karena adanya desakan dari banyak kader partai di daerah.

Politikus Golkar Bambang Soesatyo bersama beberapa orang kader Partai Golkar lainnya mengadakan deklarasi pencalonan Ketua Umum Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta Pustat, Kamis (18/7/2019) siang.

Calon ketua umum Golkar yang sudah mendeklarasikan diri adalah Airlangga, Bamsoet, Ali Yahya, Ula Nurachwati, dan Marlinda Irwanti.

Airlangga mengatakan bahwa pemilihan jumlah menteri di kabinetnya sesuai dengan hak prerogatif presiden. Sehingga Partai Golkar hanya tinggal menyesuaikan saja.

Partai Golkar merespons isu munculnya file daftar nama-nama menteri dalam kabinet Joko Widodo di periode kedua dan meminta untuk tidak menggubris isu yang beredar.

Airlangga mengatakan sudah melobi ke partai-partai KIK bahwa Partai Golkar ingin mendapatkan jatah kursi Ketua MPR RI, sesuai dengan perolehan suara di Pemilu 2019.

Airlangga Hartarto menyatakan, berdasar perolehan kursi di parlemen, Golkar layak mendapatkan jatah kursi Ketua MPR. 

Airlangga Hartarto menyatakan Golkar terbuka untuk bekerja sama dengan semua partai di parlemen.

Airlangga mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari 460 DPD Golkar di seluruh tingkatan untuk maju ke pemilihan ketua umum. 

Majelis Etik Partai Golkar menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan Airlangga Hartarto dalam kasus pencopotan sejumlah Ketua DPD Tingkat II.

Suprapto Sukowati menggantikan Djuhartono sebagai Ketua Umum Golkar. Di zamannya Golkar membesar dan berjaya.

Ketua DPD II Cirebon merasa dipaksa mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto selama dua periode.

Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono membantah penonaktifan 10 Ketua DPD tingkat II Golkar di Provinsi Maluku karena mendukung Bamsoet ajukan diri jadi Ketum.

Airlangga dan Bamsoet diprediksi bakal maju dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar.