Indeks Papua

Ekonomi Provinsi Maluku dan Papua sepanjang 2019 tercatat minus hingga 7,40 persen sepanjang 2019

Setelah 165 tahun Injil masuk tanah Papua, kabar baik apa yang masih bisa ditawarkan Gereja bagi orang-orang yang keluarganya dibunuh dalam operasi militer di Papua?

Jaksa menilai para terdakwa telah melakukan makar atau melakukan mufakat untuk makar dalam aksi demonstrasi di depan Istana Negara pada 28 Agustus 2019.

Gempa di Jayapura dan Sarmi membuktikan Sesar Anjak Mamberamo sebagai zona sumber gempa paling aktif di Papua.

Gempa Kupang hari ini terjadi dengan Magnitudo 5,9. Guncangan akibat gempa ini dirasakan di sejumlah kota dan kabupaten di NTT.  

Polisi akan memburu penembak bus karyawan Freeport.

Operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua, menaikkan pamor tentara Indonesia di mata publik internasional.

Dalam penyampaian pendapatan di muka umun, aksi Surya Anta dkk di depan Istana Negara pada 28 Agustus 2019 berlangsung damai sesuai UU.

Penggunaan koteka dalam sidang makar untuk menegaskan identitas budaya tahanan politik yang berasal dari Papua.

Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge bahkan mengundurkan diri sebagai protes krisis kemanusiaan di Nduga diabaikan pemerintahan Jokowi.

Realitas perampasan lahan Papua bisa menjungkirbalikkan akal sehat kita: ada tanah per meter dihargai Rp75; 1 hektare cuma Rp250 ribu.

Akibat kasus itu anggota TNI/ Polri sebanyak 10 orang meninggal dunia dan masyarakat yang meninggal dunia sebanyak 10 orang.

Protes sepanjang tahun ini direpresi oleh aparat keamanan Indonesia dengan dalih demi "menjaga stabilitas negara."

Pemerintah akan tetap mengirim aparat untuk penyelesaian konflik Papua, namun dengan pendekatan kesejahteraan dan perlindungan HAM kepada warga.

Pelaku diduga pernah melakukan penembakan terhadap tiga tukang ojek pada Oktober 2019.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dana otonomi khusus (otsus) tidak cukup membangunkan potensi Papua.

Mereka diduga anggota kelompok JAD Lampung dan Medan.

Pernyataan Mahfud MD terkait tidak adanya pelanggaran HAM pada periode pemerintahan Jokowi merupakan klaim yang menyesatkan (misleading).

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Papua tidak bisa referendum, hal ini ditanggapi oleh beberapa elemen masyarakat Papua dan peneliti dari LIPI.

Mahfud MD mengatakan keputusan apakah pemekaran Papua jadi dilakukan atau tidak dikembalikan kepada Kemendagri.