Langkah pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat dinilai bukan solusi untuk meredakan gejolak di dua provinsi paling timur Indonesia tersebut.
Anggota Kompolnas Bekto Suprapto menilai polisi belum mengimplementasikan aturan dalam UU Otsus Papua secara maksimal sehingga hubungan aparat dan masyarakat adat kurang harmonis.
Pemerintah diminta menangani konflik Papua dengan memakai pendekatan antropologi dan budaya. Saran ini disampaikan politikus Golkar Yorrys Raweyai dan anggota Kompolnas Bekto Suprapto.
Kemenpora bekerja sama dengan Dispora telah menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan bila nanti tetap ada gejolak di Papua seperti aksi unjuk rasa.
Menurut Anies, suasana Jakarta selama ini menjadi tempat yang setara bagi semua orang. Kesempatan yang sama bagi semua orang. Ia berharap untuk kondusitifas tetap terjaga.
Mahfud MD meminta pemerintah memperlakukan masyarakat Papua sama dengan warga negara yang lain. Oleh karena itu, dia mendesak pelaku rasisme ditindak tegas oleh aparat hukum.
Kerusuhan Papua jadi besar dan meluas, menurut Moeldoko, karena adanya campur tangan dari kelompok bersenjata politik yang tak senang dengan kemajuan Papua.
Mabes Polri mengklaim pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat untuk membatasi peredaran berita hoaks dan pemulihan keamanan di dua provinsi tersebut.