Indeks Papua

Polisi dan Pemerintah Kabupaten Jember berupaya melarang jurnalis untuk meliput demonstrasi mahasiswa Papua di Jember karena dianggap memecah keutuhan NKRI.

Situasi Papua memanas pada hari ini karena aksi massa kembali terjadi di Kota Jayapura. Aksi massa itu juga diwarnai kericuhan dan pembakaran kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).

Nasib internet di Papua. Sudah lambat, diblokir pula.

Amnesty Internasional Indonesia menilai dalih polisi Pasuruan, Jawa Timur yang mengajak pelajar asal Papua deklarasi 'Cinta NKRI' aneh, karena tak ada ancaman apa pun kepada mereka.

Orang Papua tak perlu diselamatkan. Mereka lebih dari mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Dedi mengatakan, patroli gabungan sudah menutup 32 ribu lebih konten yang diduga bersifat provokatif terkait Papua. 

Menkominfo, Rudiantara tak mau ambil pusing dengan dampak pelambatan maupun pemblokiran internet di Papua.

Transmigrasi menjadikan Papua identitas sosial yang digilas dan dilebur dengan keindonesiaan yang lebih ‘modern’ dan ‘maju’.

YLKI mendesak pemerintah untuk bertanggung Jawab kepada konsumen yang meminta ganti rugi terkait pemblokiran internet di Papua.

Filep Karma pernah membuat buku berjudul "Seakan Kitorang Setengah Binatang". Hal ini dibenarkan orang-orang Papua yang ada di Jakarta.

Jaringan internet via Wifi Indihome diputus di sebagian daerah di Papua.

Menkominfo Rudiantara mengaku pemerintah bisa memblokir pesan hoaks berantai berkaitan dengan masalah Papua dan bisa langsung menindak hukum bila terbukti.

Kelompok mahasiswa Timor Leste mendukung Papua merdeka dan mengecam tindakan aparat terhadap masyarakat Papua.

Belanda menetapkan pesisir barat Pulau Papua sebagai bagian wilayah koloni untuk memenangkan persaingan dengan Inggris

Jokowi berencana mengunjungi Papua pada awal September mendatang. Jika kunjungan itu benar terjadi, berarti Jokowi mendatangi Papua tak lama usai situasi di sana memanas. 

Kepolisian didesak mengusut kasus pengepungan dan pelontaran ujaran kebencian rasial di asrama mahasiswa Papua secara transparan sekaligus tanpa pandang bulu.

Kompolnas menyetujui langkah Polri menambah jumlah pasukan di Papua dan Papua Barat, asal aparat di sana tidak melakukan tindakan represif.

Langkah pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat dinilai bukan solusi untuk meredakan gejolak di dua provinsi paling timur Indonesia tersebut.

Anggota Kompolnas Bekto Suprapto menilai polisi belum mengimplementasikan aturan dalam UU Otsus Papua secara maksimal sehingga hubungan aparat dan masyarakat adat kurang harmonis. 

Pemerintah diminta menangani konflik Papua dengan memakai pendekatan antropologi dan budaya. Saran ini disampaikan politikus Golkar Yorrys Raweyai dan anggota Kompolnas Bekto Suprapto.