tirto.id - Sejak Konferensi Meja Bundar digelar pada 1949, Belanda menjadi pihak yang paling ngotot memerdekakan Papua Barat sebagai daerah persemakmuran. Di sisi lain, Indonesia di bawah instruksi Presiden Sukarno bersikeras untuk memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Puncaknya, Belanda harus rela kehilangan Papua Barat pada 1963.
Perhatian penuh Belanda kepada Papua Barat sepanjang periode 1950-an berbanding terbalik dengan kondisi setengah abad sebelumnya. Sepanjang paruh pertama abad ke-20, Papua Barat sempat dianaktirikan pemerintah kolonial Belanda. Lantaran tidak memberikan hasil bumi apapun, wilayah ini lebih sering dijadikan tujuan pembuangan para pemimpin nasionalis dan pegawai pemerintahan yang nakal.
Menurut Robert C. Bone Jr. dalam The Dynamic of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem (1962, hlm. 82), keputusan awal Belanda hendak memerdekakan Papua Barat sebagai wilayah pesemakmuran pada dasarnya dilandasi perasaan tanggung jawab moral kepada orang-orang Indo-Belanda yang terancam terkena repatriasi. Ada keinginan menjadikan wilayah Papua Barat rumah baru bagi kelompok minoritas ini.
Selain itu, pemerintah Kolonial diketahui telah melakukan investasi besar di bidang keuangan dan ilmu pengetahuan sejak permulaan abad ke-19 untuk menjamin Papua Barat menjadi wilayah koloni yang resmi. Dengan demikian, Belanda merasa menjadi pihak yang paling memahami Papua Barat ketimbang Indonesia.
Berebut Dataran Baru
Tanduk kepala burung Pulau Papua baru mulai terekspos di kalangan penjelajah Eropa bersamaan dengan ditemukannya perairan Maluku. Sejarah mencatat, penemuan ini terjadi sekitar abad ke-16. Sejak abad penjelajahan, wilayah Papua dipercaya sebagai bagian kekuasaan Kesultanan Tidore yang juga menguasai perdagangan rempah di Nusantara bagian timur.
Mulai dari bangsa Spanyol, Portugis, Perancis, Jerman, Inggris hingga Belanda bergantian menginjakan kaki di Pulau Papua. Wilayah itu juga sempat diklaim secara silih berganti, meskipun hanya Jerman, Inggris, dan Belanda saja yang diketahui menaruh ketertarikan bersar.
Namun, tak satu pun di antara tiga bangsa kulit putih itu yang berani tinggal lama di Papua. Hal ini ditunjukan oleh peristiwa 1795 yang mencatat hengkangnya Inggris dari wilayah dekat Manokwari lantaran tidak tahan akan wabah penyakit yang sudah menghantui mereka selama dua tahun.
Di belakang Inggris, Belanda baru mau mulai serius menduduki Pulau Papua pada 1828. Untuk mengantisipasi persaingan dengan Inggris, Belanda memilih memutar ke pesisir selatan Pulau Papua dan mendirikan benteng Du Bus sebagai simbol kedaulatan sekaligus memperingati hari ulang tahun Raja Willem I.
Rupanya kesatuan Belanda di benteng Du Bus harus mengalami serangkaian penderitaan seperti yang dirasakan Inggris. H.W. Bachtiar melalui makalah “Sejarah Irian Jaya” yang dikumpulkan Koentjaraningrat ke dalam Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk (1994, hlm. 47) banyak mengutip catatan Kolonel Antonie Haga dari dinas militer Kerajaan Belanda yang menyebut beragam gangguan kesehatan dan korban jiwa akibat wabah penyakit yang bersarang pada bangunan benteng kayu yang kurang layak.
Benteng pertama Belanda di Papua Barat itu pada akhirnya terpaksa ditinggalkan dan dibongkar sekitar 1836. Tidak rela simbol kedaulatannya hilang ditelan hutan belantara, kesatuan Belanda memutuskan memasang patok-patok Kerajaan Belanda di sepanjang pantai selatan Pulau Papua.
Bilveer Singh dalam Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood (2008, hlm. 19) menyebut simbol-simbol peninggalan Belanda itu tidak pernah diakui oleh Inggris maupun negara-negara Eropa lain. Meskipun begitu, pada 1848, Belanda tetap ngeyel menetapkan sebagian besar wilayah pantai sebagai bagian wilayah koloni mereka.
Persoalan pembagian wilayah kembali muncul pada 1863 tatkala Inggris meminta Belanda untuk merinci kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara. Untuk menyelamatkan kedaulatan Belanda di Papua, pemerintah kolonial di Batavia lantas menerbitkan sebuah buku sejarah berjudul Nedelandsch Nieuw Guinea en de Papoesche Eilanden (1884).
Menurut Bachtiar, buku yang merinci aktivitas Belanda di Papua sejak abad 16 itu memang diterbitkan semata-mata untuk menunjukan bahwa Papua sejak lama sudah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore di Maluku Utara dengan Belanda sebagai perantara. Buku tersebut secara tidak langsung hendak menunjukan bahwa Papua tidak bisa diduduki begitu saja oleh bangsa Eropa lain (hlm. 45).
Namun sejumlah catatan menyebut klaim kekuasaan Tidore atas Papua Barat yang disebutkan Belanda sebenarnya hanya bersifat teori. Catatan Residen Maluku B.J. Haga yang berhasil dikumpulkan Bachtiar bahkan menyangkal jika penduduk asli Papua merasa dirinya bagian dari Kesultanan Tidore. Pengaruh Tidore hanya dirasakan di kepulauan Raja Ampat, Semenanjung Onin, dan sekitar Kainama (hlm. 54).
Koloni Pertama Belanda di Papua
Setelah berusaha mengabaikan Nusantara bagian timur selama hampir puluhan tahun, Belanda kembali lagi di pengujung abad ke-19. Kompetisi untuk memperluas daerah kekuasaan kolonial di antara bangsa-bangsa Eropa lantas memaksa Belanda mengambil tindakan terhadap Papua.
Pada 1895, Belanda teken perjanjian dengan Inggris yang isinya setuju untuk membagi Pulau Papua menjadi dua bagian. Bagian barat (Papua Barat) menjadi milik Belanda, sedangkan bagian timur (Papua Nugini) diserahkan kepada Inggris. Sementara itu, bagian timur laut Pulau Papua sudah berada di bawah kekuasaan Jerman selama kurang lebih 10 tahun.
Setelahnya, Residen Maluku dalam laporannya mendesak agar pemerintah kolonial mulai secara serius memerintah Papua Barat. Akan tetapi, keputusan ini memicu pemborosan besar-besaran. Kolonisasi Papua Barat yang amat luas dan tertutup hutan tropis dianggap membebani anggaran belanja dan tenaga ahli.
Meskipun enggan pada awalnya, Parlemen Belanda merasa pemerintahan daerah di pesisir selatan Papua Barat harus segera didirikan. Keputusan ini dibuat secara tiba-tiba untuk menyikapi aksi perburuan kepala yang dilakukan suku Tugeri yang bebas keluar masuk perbatasan Papua Barat-Papua Nugini di pesisir selatan. Aktivitas suku ini dianggap dapat mengancam perjanjian pembagian wilayah antara Belanda dengan Inggris.
Untuk mengatasi urusan tersebut, Belanda akhirnya memutuskan untuk mendirikan pusat pemerintahan pertama di Merauke dan Fakfak. Kantor administrasi pertama di kedua daerah rintisan itu didirikan tepat tiga tahun setelah perbatasan Papua Barat dan Papua Nugini disahkan, tepatnya pada 1898.
Robert C. Bone Jr dalam laporan penelitiannya menuliskan bahwa pemerintah kolonial Belanda harus mengeluarkan sekitar 115.000 gulden untuk membangun pemerintahan daerah di Merauke dan Fakfak (hlm. 19). Selanjutnya pada 1909, Manokwari ditetapkan sebagai pusat pemerintahan asisten residen yang dihuni sekitar 270 orang Belanda.
Pada tahun-tahun selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda mulai menyusun rencana untuk mendatangkan orang-orang dari Jawa ke kota-kota utama di Papua Barat melalui program kolonisasi. Kehadiran orang-orang Jawa ini kemudian diberdayakan untuk membantu membangun jaringan pemerintahan, pertanian, dan perdagangan yang menguntungkan pemerintah kolonial.
Editor: Windu Jusuf
