Indeks Pansel Capim Kpk

YLBHI menyesalkan langkah Pansel Capim KPK mengundang polisi dan jaksa untuk mendaftar dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Beberapa orang yang lolos seleksi administrasi Capim KPK adalah mereka yang mendaftarkan diri berkali-kali.

Firli Bahuri diduga pernah melakukan pelanggaran etis saat menjadi Deputi Penindakan, tapi keburu ditarik Polri sebelum disanksi. Bebas dari sanksi, Firli berusaha kembali ke KPK lewat seleksi pimpinan. 

Lima jaksa aktif yang diusulkan Jaksa Agung HM Prasetyo lolos seleksi administrasi Capim KPK. Demi mengamankan Korps Adhyaksa?

Tanpa hambatan, seluruh kandidat dari Polri lolos seleksi administrasi sebagai calon pimpinan KPK.

Peneliti ICW menilai pansel punya peran penting memastikan figur yang mencalonkan kali ini tidak membawa agenda-agenda tertentu yang dapat melemahkan KPK.

ICW menyesalkan sikap Pansel Capim KPK yang tidak terlalu memperhatikan kepatuhan pendaftar dengan status pejabat negara dalam menyerahkan LHKPN.

Pendaftar Capim KPK yang lolos seleksi administrasi berjenis kelamin 180 laki-laki dan 12 perempuan. 

Belum diketahui identitas 11 perwira tinggi Polri yang mendaftar capim KPK. 

Pansel tak akan mematok harus tidak ada polisi dan komisioner KPK yang mendaftar capim lagi. Seleksi dilakukan berdasar syarat, ketentuan dan kriteria.

Pansel Capim KPK sudah meminta penelusuran rekam jejak. Saat ini menunggu pansel mengirimkan nama-nama yang dimaksud.

Pansel Capim KPK agar melacak rekam jejak pendaftar dari polisi terkait pemberantasan korupsi bidang sumber daya alam.

ICW mengatakan pansel capim KPK harus memberi catatan khusus bila terdapat unsur pejabat publik yang mendaftar, tapi alpa dalam melaporkan LHKPN-nya secara rutin.

Polri memberikan tanggapan soal seleksi capim KPK yang juga diikuti sembilan perwira tinggi Polri dan dua tambahan perwira.

Pimpinan KPK tidak harus dari unsur aparat penegak hukum, karena KPK didirikan justru untuk menangani kasus yang tak bisa diselesaikan aparat.

"Kalau benar memang mereka bermasalah dengan KPK, maka kurang etis mereka menjadi pimpinan atau pegawai KPK," kata Abdullah,