Indeks Pansel Capim Kpk

Sejumlah nama yang dianggap bermasalah masih diloloskan pansel, padahal sejak lama, pansel diminta mengecek rekam jejaknya.

Saut Situmorang menyatakan seharusnya syarat penyerahan LHKPN tidak dikesampingkan dalam proses pemilihan Capim KPK. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai lebih baik pimpinan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) diisi oleh calon-calon yang baru.

Koalisi Kawal Capim KPK, selanjutnya disebut Koalisi, mempertanyakan balik tudingan dari Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK yang menilai bahwa kritikan Koalisi memiliki agenda tertentu.

Hasil penelusuran rekam jejak Capim KPK periode 2019-2023 yang lolos seleksi bakal dibuka untuk publik. 

Dari 40 kandidat, enam personel Polri aktif lolos tes psikologi seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

Koalisi Kawal Capim KPK akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi dan Pansel Capim KPK terkait kepatuhan para capim untuk melaporkan LHKPN.

KPK menyatakan, dari 40 capim Komisi yang lolos psikotes, 27 orang pernah menyerahkan LHKPN. Ada capim berstatus penyelenggara negara yang berlum pernah menyetor LHKPN. 

Pansel KPK melakukan kerja sama dengan TNI AD dalam hal penyeleksian tes psikologi Capim KPK hari ini.

Sampai pada tahapan pengumuman hasil tes psikotes hari ini Pansel Capim KPK dinilai masih mengabaikan isu integritas calon.

Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah pendaftar Capim KPK dari polisi diduga terlibat sejumlah persoalan.

Ketua pansel capim KPK, Yenti Garnasih menegaskan mereka akan tetap mengumumkan hasil tes psikologi capim KPK sesuai rencana awal, yakni hari ini.

Pansel menyebut tidak mungkin pengumuman LHKPN pada tahap pendaftaran Capim KPK, karena pasti melanggar prinsip diskriminatif dan equality bagi capim non penyelenggara negara.

Pukat UGM menyebut pernyataan Pansel Capim KPK tak benar saat menolak memasukkan isu perlindungan pekerja bidang antikorupsi.

Pansel Capim KPK bersikukuh baru melakukan penelusuran rekam jejak para kandidat usai tahapan tes psikologi dilaksanakan. 

Komisi Yudisial mengingatkan pentingnya partisipasi perempuan dalam menjadi pemimpin, terutama menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

Pegiat antikourpsi panitia seleksi capim KPK saat ini tak transparan tegas dalam kinerja dan tegas menyeleksi.

Alasan Kemensekneg menolak memberikan salinan Keppres pansel Capim KPK karena salinan hanya diberikan kepada pihak-pihak terkait yang disebut di dalam Keppres. LBH menilai alasan itu tidak berdasar.

ICW mempertanyakan komitmen pansel dalam memastikan integritas komisioner KPK ke depan.

Pansel pimpinan KPK akan menggelar seleksi lanjutan Capim KPK pada 28 Juli mendatang, namun menargetkan untuk mengeliminasi para kandidat.