Indeks Nahdlatul Ulama

Berikut ini hasil Musyawarah Warga NU di rumah Gus Dur soal polemik yang terjadi di dalam tubuh PBNU, terutama yang muncul setelah konsensi tambang.

Forum ulama NU mendesak islah dalam 3×24 jam. Jika gagal, wacana muktamar dinilai menjadi jalan akhir meredam konflik internal.

Gus Yahya menginginkan islah harus berpijak pada kebenaran, bukan kompromi terhadap kebatilan.

Muktamar segera diperlukan demi mencegah polarisasi, menghindari persengketaan di meja hukum, dan memastikan NU memiliki kepemimpinan yang stabil.

Mubes warga NU meminta negara mengakui banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra sebagai bencana ekologis nasional demi keberpihakan pada warga terdampak.

Penunjukan Muhammad Nuh sebagai Katib Aam PBNU menjadi sorotan di tengah dualisme kepemimpinan dalam organisasi.

Zulfa menuturkan akan menata kembali administrasi organisasi yang tertunda.

Ma'ruf Amin menilai Rais Aam ataupun Ketua Umum PBNU bisa diganti melalui muktamar luar biasa bila dianggap melakukan pelanggaran berat.

Kubu Gus Yahya menilai penetapan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU tidak sah.

Zulfa Mustofa menegaskan langkah awal kepemimpinannya akan difokuskan pada upaya normalisasi organisasi.

Hal ini merespons PBNU yang akan menggelar rapat pleno pemilihan penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU pada pekan depan.

Ketua PBNU M. Mukri mengingatkan, keputusan Syuriah PBNU untuk menghentikan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum merupakan keputusan final.

Gus Yahya menerangkan jalur hukum akan ditempuh apabila ruang dialog dan musyawarah tidak berjalan semestinya.

Gus Yahya menyatakan tudingan mengenai TPPU tanpa dasar dan mengada-ada.

Najib Azca membantah PBNU bekerja sama dengan CSCV yang dituding sebagai lembaga 'abal-abal'.

Sarmidi mengaskan konflik internal di PBNU dapat diselesaikan melalui Majelis Tahkim.

Gus Yahya menegaskan surat yang beredar ihwal pemecatannya dari Ketum PBNU, tidak sah.

Selama jabatan ketua umum kosong, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.

Gus Yahya didesak mundur dari Ketua Umum PBNU akibat dinilai terlalu politis, sementara warga NU menuntut organisasi kembali pada khittah dan independensi.

Nadirsyah menyampaikan bahwa NU harus kembali berdiri pada hikmah tatanan ulama, bukan dinamika perebutan pengaruh yang dapat menggerus marwah organisasi.