Indeks Munir

Pollycarpus, yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir bebas hari ini.

Pollycarpus Budihari, bekas pilot yang divonis sebagai pelaku pembunuh Munir kini telah bebas. Akan tetapi, kasus Munir belum selesai.

Payung Hitam khas Aksi Kamisan yang tertulis pesan protes pada Aksi Kamisan 506 di seberang Istana, Jakarta.

“Ah, kamu tuh mbok bicara yang pembangunan kita bagaimana? Teritorial kita yang dijarah itu bagaimana? Kamu bicara itu saja [kasus Munir],” kata Wiranto, Jumat (8/9/2017).

Peserta Aksi Kamisan 505 membawa poster wajah Munir Said Thalib untuk mengenang kematian Munir di seberang Istana Negara, Jakarta.

Lomba Debat bertema “Menyimak Munir, Mendalami HAM” ini bertujuan untuk mendesak penyelesaian kasus Munir dan menyebarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

KontraS mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya mengulur waktu dalam mengumumkan dokumen TPF kasus Munir dengan memerintahkan Kemensetneg mencabut upaya keberatan di PTUN.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir membutuhkan “political will” dari pemerintah, karena menurut Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding, saat ini yang perlu diungkap ialah aktor intelektual dibalik kasus kematian Munir tersebut.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan pihaknya akan menemui SBY untuk menanyakan keberadaan dokumen TPF Munir.

Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri menilai ada beberapa poin yang harus disikapi dari pernyataan SBY dan mantan pengurusnya di level eksekutif. ‎Dari 5 orang yang harus diselidiki kembali oleh pemerintah SBY, ada satu orang yang belum digelar perkaranya secara langsung, yaitu Hendropriyono.

Setelah berkicau melalui akun Twitter-nya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan terkait upayanya dalam menindaklanjuti hasil TPF kasus Munir. Ia menyatakan pihaknya telah serius menangani perkara kematian pegiat HAM itu.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penjelasan terkait hilangnya berkas pembunuhan aktivis Munir di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi janjinya untuk memberikan keterangan terkait dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya aktivis HAM Munir. Namun pihaknya mengatakan hanya memegang dokumen salinan laporan tersebut.

Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pernyataan terkait penegakan hukum kasus kematian pegiat hak asasi manusia Munir. SBY menilai tanggapan dan komentar yang selama ini beredar mengenai penanganan perkara itu sudah bergeser dari masalah legal ke politik.

Kejelasan dokumen tim pencari fakta (TPF) atas kematian aktivis Hak Asasi Manusia, Munir, di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai hari ini belum terang. Berkaitan dengan persoalan itu melalui akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono di Jakarta, Senin (24/10/2016), Presiden ke-6 RI itu mengatakan akan menyampaikan penjelasan dalam pekan ini mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah kurun waktu 2004 hingga 2009.

Instruksi Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung mencari dokumen dan melihat hasil kerja Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir belum sepenuhnya membuahkan hasil. Kejaksaan Agung dilaporkan hingga saat ini masih mencari dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan pegiat hak asasi manusia itu.

Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya telah menegaskan tidak memiliki dokumen hasil investigasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Munir. Tak diketahui keberadaannya, Jaksa Agung pun mengontak eks-TPF guna mendapatkan dokumen itu.

Setneg mengakui tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta pembunuhan Munir.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Omah Munir, LBH Jakarta menyebut keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan pemerintah untuk mengungkap hasil kinerja Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian Munir ke publik dapat menjadi momentum untuk mengungkap kasus Munir.

Dalam sidang itu Majelis Komisi Informasi Pusat memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengumumkan isi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang diduga dibunuh dengan racun dalam penerbangan dari Indonesia ke Belanda pada September 2004.