Indeks Minuman Keras

Minuman keras, cerutu, dan rokok tanpa cukai dimusnahkan di halaman kantor pusat DJBC, Jakarta.

Rokok dan minuman keras tanpa label cukai dimusmahkan di halaman kantor pusat DJBC, Jakarta.

Sandiaga Uno berjanji akan menjual saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta yang memproduksi minuman keras.

Penulis kerap dianggap punya gaya hidup seenaknya dan doyan mabuk-mabukan. Tapi jikapun mereka suka mabuk-mabukan, kebanyakan mereka tak mabuk saat sedang berkarya.

RUU Minuman Keras akan segera digulirkan. Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk membatasi peredaran minuman keras. Di saat yang sama, pemerintah masih bertumpu pada pendapatan cukai dan pariwisata.

Larangan peredaran minuman beralkohol tak selalu menyelesaikan persoalan. Korban-korban justru berjatuhan karena maraknya peredaran minuman alkohol ilegal.

RUU Minuman Beralkohol memang tidak akan ekstrem menutup total peredaran minuman beralkohol. Namun, RUU ini dianggap sebagai sebuah upaya maksimal untuk meminimalisir dampak dari peredaran minol. Wakil ketua komite III DPD yang juga ketua GeNAM yaitu Fahira Idris berharap RUU Minuman Beralkohol cepat di selesaikan , paling tidak RUU ini menjadi tindakan preventiv pemerintah untuk menghindarkan warga negara yang sering mengkonsumni minuman beralkohol agar tidak berdampak negativ.

Minuman beralkohol palsu atau KW banyak beredar di kafe-kafe di seputaran Jakarta. Untuk mengelabui pembeli, minol-minol KW itu diplos dengan sedikit minol asli.  R (samaran). Dia sekarang bekerja menjadi penjaga keamanan proyek bangunan. Tapi dulu, dia pernah jadi orang kaya, berkat bisnis minol KW. Daerah operasinya adalah Kemang dan sekitarnya. Karena pengalaman lamanya jadi pengedar minol KW, dia tahu satu fakta penting: susah mencari minol yang asli. Peredaran minol KW ada pengendalinya

Peredaran minuman beralkohol dibatasi. Di saat yang sama, pemerintah berharap bisa menangguk cukai yang lebih besar dari alkohol.

Pemerintahan kota Sorong, Papua akan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2015, tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol berlaku mulai 31 Maret 2016.