Indeks Menkopolhukam Mahfud Md

Mahfud MD mengklaim pemerintah sudah habis-habisan memberantas korupsi, sehingga tak mau disalahkan sepihak bila Indeks Persepsi Korupsi turun.

Pemerintah ingin kembali memperkarakan KSP Indosurya usai para terdakwanya divonis lepas dan bebas. 

Mahfud menegaskan aparat kepolisian akan terus memproses perkara ini karena hasil praperadilan belum memutus pokok perkara.

Mahfud MD telah menerjunkan tim untuk mengetahui informasi tentang bentrokan antarpekerja di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Presiden Jokowi menugaskan 17 kementerian/lembaga untuk menangani korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam jalur non-yudisial.

Mahfud MD membantah bila pemerintah maupun dirinya intervensi KPU saat melakukan verifikasi partai politik.

Mahfud menyebut situasi keamanan di Papua sudah semakin kondusif pasca-penangkapan Lukas Enembe.

Mahfud mengatakan korban pelanggaran HAM akan mendapatkan bantuan beasiswa, jaminan kesehatan hingga rehabilitasi medis secara khusus.

Mahfud sudah menggelar rapat lintas kementerian/lembaga untuk menjamin roda pemerintahan di Papua tetap berjalan pasca-penangkapan Lukas Enembe.

Mahfud MD mengaku sudah punya laporan besaran uang makan yang disalurkan ke orang-orang yang menjadi 'pengawal' Lukas Enembe.

Pemerintah tidak akan mengambil langkah strategis dalam upaya penyelesaian HAM berat secara yuridis.

Jokowi selaku Kepala Negara menyatakan pelanggaran HAM berat memang terjadi dan sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.

Mahfud MD mengklaim penerbitan Perppu Ciptaker sudah selesai secara prosedur.

Mahfud MD mengatakan penetapan pasal-pasal yang disangkakan kepada para tersangka kasus Kanjuruhan merupakan wewenang aparat penegak hukum.

Ketidakpuasan hasil penyidikan diungkapkan Mahfud MD saat menerima kunjungan sejumlah keluarga korban Tragedi Kanjuruhan.

Mahfud menduga video viral yang melibatkan hakim Wahyu telah dipotong-potong untuk memberi kesan tertentu.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan lah pelanggaran HAM berat. 

Pemerintah berdalih bahwa Perppu Cipta Kerja dikeluarkan karena kondisi mendesak. Adapun kriteria mendesak dimaksud ditentukan oleh subjektivitas presiden.

PBHI menyarankan Mahfud MD bekerja di bawah naungan Polresta Malang saja ketimbang jadi Menko Polhukam.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan menghapus proses yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.