Indeks Menaker Ida Fauziyah

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan ada ketentuan sanksi jika perusahaan tidak membayar THR karyawannya.

Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Jazilul mendorong Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle agar para menteri menteri tidak dihantui rasa takut.

RUU PPRT akan mengatur soal kewajiban pemberian jaminan sosial kepada para pekerja rumah tangga (PRT).

Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menaker Ida Fauziyah untuk mengebut pengesahan RUU Perlindungan PRT.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, akan melakukan investigasi mendalam terkait unjuk rasa yang berakhir aksi anarkis di lokasi PT GNI.

Per November 2022 jumlah kasus kecelakaan kerja mencapai 265.334 kasus.

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diklaim jadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha.

Menaker Ida Fauziyah memastikan upah minimum untuk 2023 akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan pernyataan bersama B20 dan L20 sejalan dengan isu-isu Employment Working Group (EWG) G20 yang dibahas sejak awal Maret lalu.

Menaker Ida Fauziyah beralasan Malaysia tidak mengikuti nota kesepahaman (MoU) untuk menerapkan sistem satu kanal dalam penempatan PMI.

Menaker Ida Fauziyah meminta pekerja yang mudik Lebaran diizinkan WFH untuk menghindari kemacetan arus balik.

Menaker mengimbau pengusaha yang memiliki profit besar dapat memberikan THR kepada karyawannya lebih dari satu bulan gaji.

Surat Edaran Kemnaker tentang pemberian THR bagi karyawan telah diterbitkan dan diedarkan ke kepala daerah.

Menaker Ida sebut pembukaan posko THR untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan kepatuhan.

Tujuan BSU 2022 untuk mempertahankan kemampuan ekonomi para pekerja.

Kemnaker masih menyerap aspirasi dari serikat buruh dan stakeholder terkait revisi Permenaker soal JHT.

Kemenaker memastikan pembiayaan untuk program JKP 2022 Rp1,31 triliun aman.

Ida Fauziyah mengatakan revisi Permenaker 2 Tahun 2022 akan mengembalikan ketentuan klaim JHT sesuai Permenaker 19 Tahun 2015.