Indeks Mardani Maming

Menurut Jubir KPK, seharusnya risiko korupsi dalam lapas menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Usai divonis 10 tahun penjara, mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming menilai apa yang dituduhkan kepadanya adalah sebuah fitnah.

Mardani Maming memerintahkan & menandatangani pelimpahan izin usaha pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari PT Prolindo Cipta Nusantara.

Sidang perdana terhadap Mardani Maming akan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Kamis (10/11/2022).

Dokumen yang disita diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap & gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu yang menyeret Mardani Maming.

KPK menggeledah PT Batulicin Enam Sembilan terkait kasus Mardani Maming.

Gus Gudfan merupakan pengusaha. Ia diyakini mampu mengemban amanah sebagai Plt Bendum PBNU menggantikan Mardani Maming.

Ppenyidik mengonfirmasi terkait dengan perusahaan yang mengajukan persetujuan dan pengalihan IUP OP di Kabupaten Tanah Bumbu.

Denny Indrayana mengakui bersama Bambang Widjojanto sepakat mendampingi Mardani Maming hanya sampai tahap praperadilan saja

Kuasa hukum yang saat ini mendampingi Mardani Maming berasal dari dua organisasi, yaitu PBNU dan HIPMI.

HIPMI memastikan seluruh program kerja organisasi tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang dijalani oleh Ketua Umum BPP Mardani Maming.

Boyamin berharap KPK melakukan upaya maksimal untuk menangkap DPO yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

KPK menduga Mardani Maming membuat perusahaan fiktif untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebelum masuk ke Gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, Mardani Maming tak terima dirinya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan.

Mardani Ali Sera mencurigai KPK memiliki masalah internal sehingga melemahkan daya kinerja komisi antirasuah.

Berikut profil Mardani H. Maming serta sepak terjangnya di dunia politik, bisnis dan organisasi.

Dalam surat yang dikirimkan oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU, disebutkan Mardani Maming akan penuhi panggilan KPK pada 28 Juli 2022.

KPK dianggap menyembunyikan informasi terkait konfirmasi kehadiran Mardani Maming pada agenda pemeriksaan di KPK pada Kamis 28 Juli 2022.

PN Jaksel menjadwalkan pembacaan putusan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming siang ini.

KPK meminta bantuan Bareskrim Polri untuk menangkap Mardani Maming.