Indeks Makan Bergizi Gratis

Pengawasan harian oleh BGN akan difokuskan pada aspek teknis seperti bahan baku, kualitas air, dan standar penyajian makanan.

Puan Maharani mengatakan DPR masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi program MBG secara total.

Proses sertifikasi akan melibatkan Kemenkes, BPOM, dan BGN sebagai penanggung jawab dan penyusun mekanismenya.

Istana mengklaim telah menyiapkan draf Perpres itu sebelum terjadinya kasus keracunan massal MBG di berbagai wilayah.

Data hasil pengukuran berat dan tinggi badan penerima manfaat MBG akan dicatat dan terintegrasi dengan sistem Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Dinkes Kabupaten Tangerang mendorong SPPG untuk segera mengurus penerbitan SLHS sebagai antisipasi terjadinya keracunan.

Puan menginginkan adanya payung hukum tersebut tak ada lagi masalah keracunan karena menyantap menu MBG.

Budi Gunadi mengatakan akan mengadopsi mekanisme pencatatan harian dan mingguan keracunan MBG seperti yang digunakan saat pandemi COVID-19.

Badan Gizi Nasional mengklaim banyak orang tua yang menantikan untuk merasakan manfaat dari program MBG.

Sampai saat ini belum ada satupun SPPG di Kota Cirebon yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

DPR mengingatkan kampanye negatif terkait MBG bisa membuat masyarakat takut sehingga perlu segera dilakukan perbaikan pelaksanaan MBG.

Dadan menilai, program MBG merupakan program jangka panjang sehingga penting untuk memiliki dasar hukum, seperti dalam bentuk UU.

Pigai mengatakan penyimpangan yang terjadi dalam program MBG bersumber dari masalah fungsi administrasi dan manajemen.

Natalius Pigai mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) 99,99 persen berhasil.

Cak Imin mengingatkan kepada seluruh pengelola SPPG agar tak mencari celah untuk keuntungan pribadi, sehingga mencelakakan penerima manfaat MBG.

Test kit diharapkan dapat mempermudah SPPG dalam mendeteksi sampel pangan sebelum didistribusikan.

Sebanyak 4,8 juta butir multivitamin akan disalurkan kepada 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Jakarta.

Badan Gizi Nasional menyebut Perpres itu ditujukan untuk menangani persoalan keracunan MBG.

Dadan Hindayana mengatakan BGN tidak menoleransi bentuk kekerasan apapun dalam menghadapi suatu hal.

Imin meminta satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) selaku pemproduksi MBG agar tak menurunkan harga per porsi program tersebut.