Indeks Mahfud Md

Mahfud MD mendukung aksi kelompok Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) di depan Istana hari ini.

Mahfud mau polsek tak menyelidik dan menyidik pidana. Kelebihannya banyak, tapi ada pula catatan yang tak bisa diabaikan.

Dampak penataran Pancasila ala Jokowi dikhawatirkan akan sama dengan era Orde Baru.

Polri akan mendiskusikan usulan perubahan fungsi Polsek yang fokus pada urusan perdata, bukan lagi menangani pidana. 

Mahfud mau menghapus kewenangan polsek terkait masalah pidana.

Mahfud MD mengklaim bisa menuntaskan penanganan Tragedi Paniai dengan transparan.

Pemerintah Indonesia belum memutuskan pemulangan anak-anak WNI Eks ISIS, karena masih pendataan.

Pernyataan Mahfud bahwa Veronica Koman "punya utang" kepada pemerintah Indonesia bersifat menyesatkan.

Menkopolhukam Mahfud MD enggan berkomentar soal kasus Paniai sampai pihaknya mendapat informasi detail dari Komnas HAM.

Mahfud MD menyinggung status Vero sebagai penyandang beasiswa. Baginya Vero tak patut mengkritik pemerintah karena itu.

Mahfud MD mengatakan dokumen soal pelanggaran HAM di Papua yang diterima Jokowi di Australia hanya "sampah". 

Mahfud MD belum bisa memastikan dokumen yang diberikan tim Veronoca Koman kepada Jokowi saat kunjungan ke Australia. Namun, ia menilai kalau pun ada, itu hanya sampah.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS karena ingin memberikan rasa aman bagi warga.

Menag Fachrul mengaku tak dilarang bicara oleh Mahfud MD, hanya saja dia enggan karena Menkopolhukam sudah ditunjuk sebagai koordinator masalah pemulangan WNI eks ISIS ini.

Jokowi mau Indonesia punya fasilitas pulau karantina, kata Mahfud MD.

Sikap pribadi Jokowi dan Mahfud menolak menerima WNI eks anggota ISIS yang ikut berperang di Suriah.

Salikh juga menyampaikan pesan perdamaian dari pimpinan Pakistan.

Mahfud MD mengatakan bahwa penahanan Phillip Jacobson telah berakhir.

Mahfud MD menegaskan keberadaan Undang-Undang omnibus law hanya akan mencabut pasal-pasal yang dianggap tumpang tindih dengan pasal lain.

Mahfud MD menuding sebagian publik masih belum memahami tujuan dibentuknya omnibus law.