Indeks Mahfud Md

Mahfud MD enggan menjawab kapan penetapan tersangka Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Mahfud MD dinilai memiliki kekuatan untuk menambal kelemahan Ganjar Pranowo meski secara elektabilitas bukan berada di papan atas.

Nama Khofifah Indar Parawansa dan Mahfud MD potensial ada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai cawapres Ganjar.

Pemerintah akan memberi tenggat waktu hingga November agar pengusaha sawit nakal bisa menyelesaikan administrasi.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ada keterangan resmi yang menyebut bahwa Presiden Jokowi dan PBNU sepakat menangkan Ganjar-Mahfud.

Puan Maharani sebut peluang Mahfud MD jadi bakal cawapres Ganjar dari kalangan NU. Meski tak menutup peluang ada nama lain.

Video di media sosial—yang menyebut Ganjar-Mahfud ditetapkan sebagai pasangan—itu hanya berisi analisis dan spekulasi dari sejumlah pakar politik.

Nama RK dan Mahfud MD sebagai bacawapres mencuat usai pertemuan keduanya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Mengukur seberapa besar kekuatan dan potensi kemenangan jika Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar di Pilpres 2024.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ada bukti yang menyokong klaim Mahfud MD murka terhadap Rizal Ramli akibat Presiden Jokowi dihina.

Mahfud menilai wajar upaya KPK memeriksa Cak Imin dalam proses menggali keterangan pada kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.

Pemerintah memulihkan hak para eksil 1965 dengan kemudahan layanan imigrasi berupa visa multiple entry ke Indonesia.

Menurut Mahfud MD, pemilu sejatinya untuk menghindari orang jahat menjadi pemimpin.

Para korban, khususnya eks Mahasiswa Ikatan Dinas, akan diberi kemudahan melalui prioritas layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

Mahfud menilai Megawati justru ingin KPK bekerja lebih efektif dalam pemberantasan korupsi, bukan dibubarkan.

Mahfud MD bakal mendengar permintaan para korban eksil 1965 dan menyampaikan hak-hak yang wajib diterima sebagai korban pelanggaran HAM berat.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Tim Percepatan Reformasi Hukum merekomendasikan soal penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud MD mengaku akan ke Amsterdam, Belanda dan Praha, Ceko berkaitan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.