Indeks Luhut Binsar Panjaitan

Setelah melakukan penghitungan ulang dengan perubahan teknologi yang dipakai, pemerintah menilai biaya yang bisa ditekan dalam anggaran proyek mencapai Rp6 triliun.

Pihak-pihak yang menolak reklamasi Teluk Jakarta harus menyampaikan argumentasi penolakan berdasar kajian dan tidak emosional.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa PT Freeport harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

Luhut Binsar Panjaitan hari ini melakukan pencoblosan di TPS 03 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ia datang ke TPS ditemani istrinya, Devi Simatupang.

Sektor maritim saat ini sumbang 20 persen investasi nasional. Kepala BKPM Thomas Lembong bahkan memprediksi bisa tembus 50 persen.

Menteri Luhut kecewa para pejabat PT PAL Indonesia terlibat kasus korupsi di tengah perkembangan kinerja perusahaan yang sedang bagus.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim yang akan secara khusus menangani kasus perusakan terumbu karang itu.

Freeport McMoran Inc sebagai induk perusahaan PT Freeport Indonesia sudah memberi tanda-tanda akan membawa perselisihan tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional, jika perundingan dengan Pemerintah tak mampu terselesaikan, mereka memberi jangka waktu 120 hari.

"Freeport harus menyadari ini adalah B to B (business to business) jadi tidak ada urusan ke negara. Freeport sudah hampir 50 tahun di sini jadi mereka juga harus menghormati undang-undang kita," kata Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak untuk tidak menjadikan isu penyadapan percakapan antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai sebuah berita besar karena masih belum terbukti kebenarannya.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengagumi potensi-potensi yang terkandung di Sumbawa saat melakukan kunjungan kerja ke pulau tersebut.

Target pembangunan Blok Masela dipercepat empat tahun dari target sebelumnya. Percepatan pembangunan ini diyakini dapat mendorong produksi minyak dan gas di Indonesia. Selain itu, pembangunan ini pun langsung di bawah komando Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Acara serah terima jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dilaksanakan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Luhut Panjaitan, yang dalam 2 bulan terakhir menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM resmi digantikan oleh Ignasius Jonan, sedangkan posisi Wakil Menteri diisi oleh Archandra Tahar.

Pemerintah tengah mengkaji peluang untuk mengimpor gas bagi wilayah Indonesia barat. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan harga gas sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, terkait harga gas tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah akan fokus pada industri yang memberikan dampak pada rakyat.

Menurut Luhut Pandjaitan, sosok Arcandra Tahar akan sangat berguna untuk bangsa negara karena memiliki pengalaman dan kemampuan mumpuni di bidang pengelolaan ESDM.

Presiden akan segera mencari sosok baru untuk memimpin Kementerian ESDM menggantikan Arcandra Tahar

Kementerian Koordinator Kemaritiman menyebut Pelabuhan Depapre di Papua akan diplot sebagai bagian dari tol laut. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus pengiriman barang dari dan keluar Jayapura yang kemudian diharapkan dapat menekan biaya tinggi yang hingga kini belum teratasi, meski tol laut sudah sampai ke Kabupaten Biak.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan masuknya investor asing di sektor perikanan dapat membantu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Pekan lalu, saat masih menjabat menkopolhukam, Luhut Pandjaitan menanggapi temuan International People's Tribunal 1965 bahwa Indonesia melanggar HAM dan melakukan genosida dengan sikap ogah kalah. Ia menyatakan akan mempersoalkan juga kasus pasukan Westerling yang membunuh ribuan warga sipil Indonesia pasca-1945 ke PBB. Mari periksa, sudah sejauh mana Belanda bersikap soal Westerling.

Mahfud MD menganggap, sidang IPT 1965 liar karena sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana: pengadilan negara dalam negeri dan pengadilan internasional di bawah ICC. Maka, putusan sidang IPT 1965 dinilai tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap negara.