Indeks Ktp

Sebanyak 467 KTP dari ASN, TNI-Polri hingga perangkat desa ditemukan Bawaslu Kapuas Hulu untuk digunakan mendukung calon independen.

Polri menyatakan para penghayat kepercayaan tetap bisa mengikuti seleksi anggota kepolisian meski mereka tidak menganut agama yang resmi diakui negara.

Menurut Ma'ruf, Indonesia sekarang belum siap mengintegrasikan satu KTP untuk pemakaian segala hal.

Bagi para penghayat, digantinya kolom "agama" menjadi "kepercayaan" di KTP merupakan kemajuan berharga. Meski mungkin akan tetap ada masalah di kemudian hari.

DPR tak mempermasalahkan kolom agama diisi Penghayat karena memang sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bonie memperjuangkan pengubahan status pada kolom agama di KTP miliknya sejak Agustus 2018.

DJP tidak melakukan permintaan informasi nomor KTP dan identitas lain kepada masyarakat melalui 'call center pajak'.

Tercecernya sejumlah e-KTP
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, KTP tersebut memang dikumpulkan dari berbagai daerah untuk ditukar dengan KTP elektronik yang baru.

Kemendagri akan melakukan pendataan terhadap para penganut kepercayaan di seluruh daerah pada 1 sampai 2 bulan ke depan.

"Jangan sampai rakyat menunggu lama."

Sejak tahun 2003, kebijakan operasi perubahan kelamin hanya boleh dilakukan bagi penderita interseksual.

Untuk memperoleh e-KTP, pemilik data ganda harus melapor ke Dinas Dukcapil setempat, lalu meminta penunggalan dengan menghapus salah satu datanya.

Zuhran menyampaikan ada tiga lagi usulan yang sedang dikaji dalam rangka mencantumkan aliran kepercayaan ke dalam KTP elektronik.

Djan Faridz memandang Majelis Hakim MK tidak mempertimbangkan implikasi keputusan tersebut di masyarakat.

Warga Ahmadiyah harus menandatangani surat pernyataan dari pemerintah dan mengucapkan kalimat syahadat jika ingin mendapatkan KTP.

Seperti apa kehidupan seseorang yang meninggalkan keyakinannya bertahan di lingkungan (imigran) muslim?

Fungsi Identitas Kependudukan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy curiga Direktorat Jendral Bea dan Cukai menutupi informasi mengenai temuan penyelundupan KTP dan NPWP palsu dari Kamboja.

Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sistem yang mampu menangkal ancaman KTP palsu milik pemilih ganda di Pilkada Serentak 2017.