Indeks Kspi

KSPI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan memastikan putusan MK ini dapat berjalan di semua perusahaan.

KSPI menuntut penentuan upah minimum kembali mengacu ke UU Ketenagakerjaan karena PP Pengupahan sudah terbukti gagal mengerek nilai gaji dan kesejahteraan buruh.

“Sementara kita ada 20-30 ribu dari KSPI-nya. Kita masih terus menghimpun dan sore ini kita ada konsolidasi dengan koalisi buruh non-KSPI,” jelasnya.

Massa buruh mulai berjalan ke balai kota, aparat kepolisian menutup sementara Jalan Medan Merdeka Selatan dari depan bundaran patung kuda dan kendaraan diarahkan ke Jalan MH Thamrin untuk menghindari kemacetan lalu lintas.

Kepolisian menerjunkan 8.500 personel untuk mengawal aksi demonstrasi buruh yang digelar KSPI di Jakarta pada Sabtu besok. Rencananya, aksi itu diikuti sekitar 3000 massa.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengerahkan 150 ribu massa buruh dari kawasan Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta untuk mengikuti aksi peringatan May Day di ibu kota.

Koalisi Buruh Jakarta mengklaim memiliki 300 ribu anggota dan menjanjikan menyumbang tambahan suara ke Anies-Sandiaga di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta sebanyak 500 ribu pemilih.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan ke KPK untuk membongkar korupsi E-KTP hingga tuntas dan menyeret semua nama yang terlibat di kasus ini ke pengadilan serta merampas kekayaan mereka untuk negara. 

Buruh di Indonesia diduga susah memiliki rumah karena keberatan dalam membayar uang muka. Pemerintah memfasilitasinya dengan Program 1 Juta Rumah. Tapi program ini juga punya konsekuensi logis, salah satunya biaya transportasi yang akan membengkak bagi buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan tetap melakukan unjuk rasa dan mogok nasional pada Jumat, (2/12/2016) bersamaan dengan aksi doa bersama.

KSPI mendukung Fatwa MUI dan berencana menggelar aksi mogok dan demonstrasi di depan Istana Kepresidenan untuk menuntut penyelesaian kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok pada 25 November mendatang.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak hanya akan mencederai buruh karena upahnya yang dikendalikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menjadi murah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuding DPR tidak serius dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuding Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bagian dari rezim upah murah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai iuran Tabungan Perumahan Rakyat memberatkan pekerja dengan upah minimum. Oleh karena itu, menurut KSPI, Undang-Undang tentang Tapera sebaiknya disertai dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi landasan kebijakan upah murah kepada pekerja.