Indeks Kpu

Partai Republik terbentuk dari relawan militan Joko Widodo pada Pilkada 2014 lalu.

Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman menargetkan partainya akan meraih 70-80 kursi di DPR pada Pemilu 2019 mendatang.

Prabowo yang mendampingi pengurus serta seratusan simpatisan Gerindra tiba di KPU sore ini sekitar pukul 15.00.

Polri siapkan enam strategi untuk tangani pilkada serentak tahun depan.

Untuk mencegah konflik terjadi lagi, Bawaslu akan menerapkan pemantauan berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada.

KPU menilai ada beberapa kunci untuk menekan konflik pada Pilkada serentak tahun depan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum.

Hari ini Rabu (11/10/2017), PDIP mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk maju di Pemilu 2019.

Partai Solidaritas Indonesia mendaftar untuk mengikuti Pemilu 2019, Jakarta.

Tak hanya yakin akan lolos verifikasi peserta Pemilu 2019, PSI juga sudah menyatakan dukungannya pada Joko Widodo (Jokowi) untuk berlaga kembali pada Pemilu 2019.

Menurut Raka, belum ada regulasi kepemiluan yang mengatur seperti kondisi di Bali ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan KPU akan menerbitkan satu ketentuan khusus.

Sebagai satu-satunya parpol baru yang tahun lalu lolos verifikasi Kemenkumham, PSI meyakini akan lolos juga dalam verifikasi di KPU.

Setelah deklarasi Perindo akan langsung bergabung bersama partai lain yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

KPI menilai frekuensi publik mesti dimanfaatkan untuk kepentingan publik bukan kelompok politik tertentu.

KPU akan mewajibkan setiap anggota Parpol bebas narkoba.

Anggota DPR Ace Hasan Syadzili minta KPU memasukkan soal penindakan isu SARA dalam pembahasan Peraturan KPU (PKPU).

Setelah adanya putusan MK, hasil konsultasi KPU dengan DPR maupun pemerintah dalam menyusun peraturan dan pedoman teknis tidak berlaku mengikat. Ada harapan independensi KPU semakin kuat.

Rhoma menjelaskan bahwa partainya akan bertekad untuk menjadi perekat politik Indonesia, perekat ukhuwah Islamiyah dan menjadi perekat kerukunan antar beragama dan perekat kesatuan nasional.

Terkait wacana KPU kabupaten/kota bakal bersifat ad-hoc, hal tersebut dinilai sebagai langkah yang mundur ke belakang.

Terkait adanya kritikan KPUD banyak menganggur dan hanya bekerja pada momen-momen tertentu, KPU menampik dan menyatakan anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.