Indeks Kpk

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, akhirnya tampil di publik setelah sempat menghilang saat KPK menggelar penggeledahan di Kota Semarang.

KPK memastikan saksi ditanyakan terkait pengetahuannya seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.

Hasto berkata dirinya baru mengetahui surat pemanggilan KPK itu pada hari jelang pemeriksaan padahal ada acara di Jogja.

Tessa menyebut, KPK akan mendalami terkait keuntungan secara tidak sah yang diterima oleh para tersangka dalam kasus ini.

KPK mengimbau kepada para caleg terpilih untuk segera melaporkan LHKPN.

Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan surat pemanggilan dari KPK baru diterima kliennya pada Jumat pagi.

Praswad minta KPK tak hanya meriksa tokoh politik yang diduga terlibat, tapi juga pimpinan KPK yang diduga turut menghalangi pencarian Harun Masiku.

Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 21 hari sebelum waktu pelantikan yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2024 mendatang.

Thomas dan Sudaryono yang belum pernah menjadi pejabat publik, memiliki waktu selama 3 bulan untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Pejabat publik diminta menjadi teladan antikorupsi. Penguatan KPK secara kelembagaan juga harus dilakukan agar penindakan makin efektif.

KPK mengusut terkait dugaan korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang 2023–2024.

Profil suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan apa perannya di kasus yang sedang ditangani KPK itu?

Hevearita Gunaryanti Rahayu Wali Kota Semarang sedang tersangkut kasus yang ditangani oleh KPK.

Dugaan keterlibatan sejumlah elite parpol dalam kasus korupsi belakangan ini timbul tenggelam. Apakah mereka memang tidak terlibat atau KPK tebang pilih?

KPK tidak hanya menggeledah kantor Wali Kota Semarang, tapi juga rumah pribadi Mbak Ita di Jalan Bukit Duta, Bukitsari, Kota Semarang.

KPK tengah mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry.

Saat ini KPK memeriksa dugaan korupsi yang terjadi dalam pemberian kredit pada 11 perusahaan debitur LPEI.

IM57+ memandang pembenahan di KPK tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja.

Parpol mesti menyodorkan figur yang bersih dari korupsi. Jika parpol komitmen, maka rakyat akan mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas.