Indeks Korupsi

Patrialis Akbar bersumpah tidak menerima uang satu rupiah pun terkait penanganan perkara uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan saat dia menjadi hakim MK.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengakui dirinya diancam oleh petugas KPK saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Grand Indonesia.

KPK memeriksa Kepala BPPN 2000-2001 Edwin Gerungan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana BLBI.

Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari pengusaha Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin terkait uji materi UU Peternakan di MK.

KPK  akan menelusuri terkait modus lain dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI soal pemberian opini WTP di Kemendes PDTT.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa kasus dugaan penerimaan suap uji materi UU Peternakan di MK, Patrialis Akbar, akan digelar hari ini.

Direktur PT Spektra Selaras Bumi, Kamaludin, mengakui menjadi perantara bagi pengusaha Basuki Hariman dengan hakim MK Patrialis Akbar saat sidang kasus korupsi uji materi MK.

Dua terdakwa kasus korupsi dalam pengadaan KTP-Elektronik sudah mengembalikan uang dan menyesal telah menerima uang dari proyek tersebut.

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman mengaku Setya Novanto adalah kunci untuk melancarkan proyek pengadaan KTP Elektronik.

Kiara menyebut, kasus dugaan penyalahgunaan izin impor PT Garam tidak hanya melanggar ketentuan Permendag Nomor 125 tahun 2015, tetapi juga merupakan bentuk kegagalan melindungi petambak garam Indonesia.

KPK akan memeriksa Menteri Keuangan periode 1998-1999 Bambang Subianto sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sudah mendapati terduga tersangka baru dalam proyek pengadaan helikopter helikopter AW101 yang merugikan negara milyaran rupiah itu, namun belum menetapkannya sebagai tersangka.

KPK akhirnya menahan tiga orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu.

KPK menyegel ruang kerja Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu pasca-operasi tangkap tangan terhadap tiga orang, termasuk oknum pegawai lembaga tersebut, berinisial AA.

Kasus OTT yang melibatkan oknum jaksa Kejati Bengkulu menandakan bahwa Kejaksaan masih belum steril dari praktik korupsi.

Kejagung menetapkan mantan Dirut Pertamina Transkontinental sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan kapal kapal Transko Andalas dan kapal Transko Celebes.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyayangkan adanya oknum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

KPK telah menyegel dan menyita sejumlah uang terkait operasi tangkap tangan di Bengkulu.

Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng dituntut lima tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

KPK masih terus mendalami sumber uang pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap Provinsi Jawa Timur tahun 2017.