Indeks Korban Kekerasan Seksual

Pelaku yang merupakan putra petinggi ponpes, mengklaim memiliki kemampuan metafakta untuk melakukan sejumlah kekerasan seksual terhadap santriwati atau pun mantan santriwati di Jombang, Jawa Timur.

Kejadian begal payudara di Bekasi menjadi bukti nyata bahwa pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun, terlepas dari waktu kejadian dan cara berpakaian korban.

Presiden menilai fenomena kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dan terkuak di Indonesia selama ini hanya "puncak dari gunung es".

ICJR meminta pemerintah lebih memperhatikan korban pemerkosaan daripada harus meributkan hukuman kebiri kimia yang diterima pelaku.

Kasus kekerasan seksual disebut banyak menimpa para Lansia usia 50 hingga 75 tahun ke atas.

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan menolak Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) RUU PKS sebab ada 17 poin rekomendasi dari korban yang dihilangkan pemerintah. 

KPAI akan menurunkan tim ke Kendari untuk mengawasi jalannya proses hukum yang berlangsung. Agar prosesnya mengacu pada UU Perlindungan Anak.

Kasus pelecehan seksual yang dialami Agni menurutnya menjadi pemantik untuk lebih peduli terhadap isu kampus. Khususnya terkait pelayanan publik di kampus.

KPAI mengatakan bahwa kasus pencabulan yang korbannya adalah anak merupakan salah satu kasus tertinggi, maka upaya penegakan hukum harus berjalan optimal untuk melindungi masyarakat paling rentan tersebut.

Kekerasan seksual di Bangladesh menjadi problem struktural.

Tergugat dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan tak menghadiri sidang mediasi gugatan perdata senilai Rp 1 triliun oleh Rizki Amelia di PN Jakarta Selatan.

Cara polisi dalam menangani anak-anak korban kekerasan seksual dinilai belum bersahabat. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menargetkan RUU PKS bisa disahkan oleh DPR RI sebelum pemerintahan berganti.

Petugas medis di puskesmas telah dilatih oleh Kementerian Kesehatan untuk mengidentifikasi korban kekerasan seksual.

LPSK mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena akan menguatkan kewenangannya, sehingga punya payung hukum melindungi korban kekerasan seksual.

LPSK terhambat oleh keterbatasan ketentuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual. 

Menurut LBH APIK, UU ITE menjadi masalah karena malah banyak digunakan sebagai celah untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual.

Dian Sastro menyatakan mendukung undang-undang yang berpihak ke korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. 

Korban pelecehan seksual, RA, mengajukan gugatan perdata kepada Syafri Adnan Baharuddin, dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Dewas BPJS-TK).

Jaminan medis dan layanan visum pada korban kekerasan seksual masih menuai masalah.