Indeks Korban 1965

Suasana di sekitar gedung LBH Jakarta mulai kondusif.

Anggota kepolisian merangsek masuk ke gedung LBH Jakarta pada Sabtu (16/9/2017) untuk memastikan acara seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66" batal dilaksanakan.

Ketua Laskar Merah Putih, Lucky Sunarya, menegaskan sejarah Indonesia terkait kudeta 65/66 merupakan kebenaran tak terbantahkan.

Seminar tersebut adalah upaya pencarian kebenaran terkait tragedi pembunuhan besar-besaran yang terjadi di tahun 1965-1967.

Massa aksi yang menolak penyelenggaraan seminar sejarah ""Pengungkapan Kebenaran 1965/1966" bubar tanpa komando.

Panitia seminar dari Forum 65 menilai penyelenggaraan acara, karena bukan di muka umum, tidak membutuhkan izin kepolisian.

Jokowi memanfaatkan isu hak asasi manusia untuk memenangi pemilihan presiden. Ia masih harus memenuhi janjinya.

Paduan Suara Dialita beranggotakan para penyintas Tragedi 1965 yang bernyanyi demi mewakili suara-suara yang dibungkam. Mereka menggali kembali lagu-lagu terlarang yang sebagian dikarang di dalam penjara, menyanyikannya, lalu kemudian merekamnya. Semua itu demi menghindari untaian sejarah yang telanjur hilang.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan.

Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola mengatakan pembongkaran kuburan massal bisa menuntun pemerintah untuk mengungkap kebenaran sejarah terkait tragedi 1965. Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukannya dan meminta maaf atas nama kemanusiaan. Menurutnya, rekonsiliasi yang melibatkan negara adalah yang paling penting, mengingatkan peran negara signifikan dalam tragedi pembunuhan massal tersebut.

SETARA Institute memperingatkan Presiden Joko Widodo supaya menghindari masukan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghalangi rekonsiliasi kasus 65 dengan isu kebangkitan komunisme.

Pemerintah akan memverifikasi laporan mengenai kuburan massal dan jumlah korban tragedi kemanusiaan HAM 1965

Amnesty International menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.