Indeks Kontras
Intimidasi terhadap Para Pembela HAM, Penguasa Mulai Khawatir?
Menurut perwakilan Kontras, demonstrasi terhadap lembaga pembela HAM menunjukkan secara psikologis kekhawatiran penguasa karena berbagai masalah terungkap.
Marak Intimidasi Jelang Pilpres 2024, Ini Respons 3 Kubu Paslon
Intimidasi dan teror yang dilakukan menjelang Pemilu 2024 bisa membahayakan demokrasi di Tanah Air.
Aliansi Sipil Kecam Penembakan Gas Air Mata di Stadion Gresik
Kerusuhan di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik menyebabkan sejumlah korban luka-luka dan kerugian material di pihak suporter dan polisi.
Indonesia Tidak Punya Kewajiban Menampung Pengungsi Rohingya
Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa Indonesia tak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi Rohingya.
Respons Rapor Merah Jokowi dari LSM, Istana: Kami Perbaiki
Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan banyak pekerjaan yang diselesaikan Presiden Jokowi membuat risiko pelanggaran semakin besar.
Bentrok Warga vs Polisi di Seruyan: Yakin Ada Pelanggaran HAM
Kontras menilai penggunaan senjata api dan gas air mata dilakukan aparat secara sewenang-wenang saat menangani konflik di Desa Bangkal, Seruyan.
KontraS Desak Panglima TNI Tarik Prajurit di Pulau Rempang
KontraS meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menarik para aparat di wilayah Rempang, Kepulauan Riau.
KontraS Desak Pemerintah Segera Revisi UU Peradilan Militer
KontraS menilai minimnya transparansi dan akuntabilitas jadi isu yang mengemuka dari sistem peradilan militer di Indonesia.
Kontras: Bobby Nasution Abaikan HAM soal Tembak Mati Begal
Wali Kota Medan Bobby Nasution seharusnya mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM.
Kontras: Setahun Terakhir, 54 Kasus Penyiksaan Didominasi Polisi
Polisi menjadi aktor dominan pelaku tindak penyiksaan dengan 34 peristiwa, dilanjutkan dengan TNI (10), Sipir (8), dan petugas imigrasi (2).
Kontras: Tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM Tak Layak, DPR Harus Tolak
Kontras menilai tiga calon Hakim Ad Hoc HAM yang diajukan KY tidak ada yang memenuhi kualifikasi. Karena itu, Komisi III DPR harus menolak ketiganya.
Kepala BIN Bicara Aura Presiden Dianggap Langgar Azas Intelijen
Instrumen intelijen berpotensi tidak profesional dan netral jika pemimpinnya telah membuat pernyataan politis, bahkan berpihak pada capres tertentu.
OPM Tak Peduli Isu Darurat Sipil yang Dilontarkan Pimpinan DPR
Jika status darurat sipil diterapkan di Papua maka negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM karena kepemilikan wewenang yang semakin besar.
Kontras Ragukan Kualitas & Pemahaman Calon Hakim Ad Hoc HAM
Kontras menemukan adanya calon hakim Ad Hoc HAM yang masih mendukung penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.
Koalisi Sipil Soroti Peradilan Kasus Mutilasi Empat Warga Papua
Proses peradilan yang mendakwa para tersangka secara terpisah masih jauh dari harapan keluarga para korban.
KontraS dan ICW Kritik Proses Penunjukan Pj Kepala Daerah
KontraS dan ICW menilai penunjukan Pj Gubernur memiliki banyak kepentingan.
Kontras Nilai Hukuman Mati Bukan Solusi Atasi Kejahatan Seksual
Kontras menilai menuntaskan persoalan kejahatan seksual, negara dituntut fokus pada pemulihan korban & menciptakan ruang aman, tak cuma fokus pada hukuman.
KontraS: Uji Kelayakan Yudo Margono Harus Akuntabel & Transparan
Keterbukaan proses uji kepatutan dan kelayakan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR kepada publik.
Pelanggaran HAM Berat Masuk RKUHP, Kontras: DPR Minim Pemahaman
Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.
KY Rapat dengan Hakim Agung Menyoal Pelibatan TNI di MA
Pengamanan gedung MA menggunakan TNI dikritik masyarakat sipil. KY akan bertemu dengan MA guna membahas hal tersebut. KY yakin MA mendengar masukan publik.