Indeks Konflik Turki

Turki Usmani pernah membantai ratusan ribu orang Armenia pada 1915. Hingga kini pemerintah Turki tak mau mengakui secara resmi pembantaian itu.

Otoritas Turki menangkap 57 orang dalam operasi terhadap bursa saham Istanbul sebagai bagian dari penyelidikan upaya kudeta pada 15 Juli tahun lalu, menurut laporan kantor berita nasional Turki, Anadolu, Jumat (12/5/2017).

Erdogan meminta UE membuka bab soal aksesi, jika tidak Turki akan meninggalkan UE.

Sebanyak 55 juta orang memberikan suara di sedikitnya 167.140 tempat pemungutan suara di seantero Turki dalam referendum yang dimulai pukul 7.00 pagi waktu setempat.

Sejak upaya kudeta yang gagal, Turki melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap pihak-pihak yang terlibat dengan Fethullah Gulen. Tokoh agama itu dituduh pemerintah Turki mendalangi kudeta.

Swiss menggelar aksi protes untuk menyerukan "Tidak" bagi pemungutan suara di Turki pada referendum 16 April mendatang. Aksi itu dinilai sebagai upaya menyerukan pembunuhan terhadap Presiden Erdogan.

Pihak berwenang Jerman dan beberapa negara Uni Eropa menolak mengizinkan masuk para menteri Turki untuk kampanye politik. Sikap Uni Eropa ini mengundang Erdogan berkomentar tajam bahwa semangat Nazi Jerman telah melanda Eropa.

Belanda mengeluarkan larangan setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaitkan negara itu dengan Nazi. Tak hanya itu, Belanda pun bersikeras tidak mau minta maaf pada Turki.

Belanda telah melarang Menteri Luar Negeri Turki mendarat di Rotterdam terkait kampanye politik Ankara di antara para emigran Turki. Larangan Belanda membuat Presiden Tayyip Erdogan menyebut negara sesama anggota NATO itu sebagai "sisa-sisa Nazi".

Penembakan massal di klub malam Istanbul diklaim sebagai serangan dari ISIS. Tindakan itu dinilai sebagai aksi balas dendam atas keterlibatan militer Turki di Suriah.

Setelah dipenjara karena dituduh menyebarkan propaganda, Asli Erdogan akhirnya dinyatakan bebas oleh Pengadilan Turki.

Pemerintah Turki menutup 15 kantor media dan memberhentikan kerja 10.000 pegawai negeri sipilnya melalui Surat Keputusan darurat 675. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai upaya pembasmian semua pendukung Fethullah Gulen dari barisan aparatur negara.

Pemerintah Turki mengumumkan berlakunya jam malam di beberapa kota, setelah adanya berbagai serangan dari militan Partai Pekerja Kurdi.