Indeks Komnas Ham

Masih banyaknya keluhan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan, mulai dari kekosongan obat, hingga layanan yang belum inklusif bagi kelompok rentan.

Ide Natalius Pigai terkait sertifikasi HAM bagi ASN dan TNI-Polri perlu dikaji secara serius dan komprehensif agar tak menjadi kertas sertifikat saja.

Komnas HAM berharap lembaga khusus ini bisa mengatasi kebuntuan konflik agraria struktural di Indonesia.

Permintaan itu menyusul kembali jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.

Komnas HAM meminta pemerintah menyampaikan rencana konkret mengenai pemenuhan hak-hak korban.

Pigai berharap DPR mempertahankan pasal-pasal strategis di RUU tersebut, terutama berkaitan kewenangan penyidikan dan penguatan independensi Komnas HAM.

Korban dinilai harus mendapatkan keadilan, ada tanggung jawab negara terhadap korban jiwa, dan kasus tersebut harus diusut tuntas.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, praktik penyiksaan dalam berbagai bentuk masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Komnas HAM menilai praktik penyiksaan juga belum benar-benar hilang dari sistem penegakan hukum sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih kuat.

Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran agar nasib para retaker tidak terkatung-katung di masa depan.

Trauma mendalam tak meruntuhkan keberanian EZ. Dia menolak kalah dari ketidakadilan.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Mandailing Natal, tetapi belum ada kemajuan, bahkan belum ada penetapan tersangka.

Temuan Komnas HAM mengungkap adanya indikasi pelanggaran HAM dalam program Makan Bergizi Gratis.

Kementerian HAM menilai pernyataan Komnas HAM ihwal indikasi pelanggaran HAM dalam program MBG kontradiktif apabila dilihat dari perspektif HAM.

Komnas HAM merekomendasikan pemerintah untuk memberikan kepastian status hubungan kerja bagi pekerja SPPG hingga memberikan jaminan sosial pekerja.

Komnas HAM pun temukan kasus kriminalisasi terhadap warga yang mengkritik program MBG. Pemerintah didesak segera evaluasi peran Badan Gizi Nasional.

Ada 6 poin dalam draf RUU HAM yang dianggap dapat melemahkan tugas dan wewenang Komnas HAM.

Penguatan kelembagaan Komnas HAM dan lembaga HAM lainnya adalah salah satu yang harus didorong dalam revisi UU HAM.

Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Imparsial menilai wacana mengategorikan siapa saja pembela HAM sebagai upaya sistematis melemahkan gerakan HAM di Indonesia.