Indeks Komite Pemberantasan Korupsi

Bambang Widjojanto telah membentuk program dan tim pencegahan korupsi di BUMD DKI Jakarta.

KPK siap bekerja sama dengan organisasi agama dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi

KPK menyatakan cukup yakin bahwa uang 11.300 dolar Singapura yang disita dari brankas milik tersangka Basuki Hariman terkait dengan permohonan uji materi yang menjerat mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Negara mengalami kerugian sebesar Rp6,7 miliar akibat dugaan korupsi pengadaan rompi, topi, tas, dan alat tulis kantor untuk petugas sensus penduduk. Temuan tersebut berdasarkan penghitungan total yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Arah kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani kasus korupsi masih jauh dari komitmennya saat kampanye. Salah satu indikatornya adalah tren vonis pengadilan terhadap para terpidana korupsi yang justru semakin ringan.

Penetapan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman sebagai tersangka korupsi oleh KPK menambah deretan kepala daerah di pusaran korupsi. Pemahaman area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran perlu digalakkan.

Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi selama ini belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor karena penegakan hukum yang berintegritas belum terlaksana secara maksimal di negara Indonesia. Selain itu masih ada masalah yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang menurutnya dilakukan dengan berlebihan sehingga membuat takut orang-orang pemerintahan.

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.

Indonesian Corruption Watch menggalang dukungan publik untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut ditandaskan oleh Koordinator ICW, Ade Irawan, usai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.