Indeks Kode Etik Jurnalistik

AI hanya boleh digunakan sebagai alat bantu. Keputusan editorial sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia.

Dewan Pers mengungkapkan hasil pemeriksaan kode etik jurnalistik Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar.

Dewan Pers langsung bekerja menelaah materi pemberitaan yang diproduksi Tian Bahtiar yang mengakibatkan menjadi tersangka perintangan penyidikan.

Kasus ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme etik pers, bukan langsung ditangkap atau dikriminalisasi.

Iptu Umbaran diberhentikan secara penuh dari keanggotaan PWI karena terbukti melanggaran sejumlah peraturan terkait kewartawanan.

Lima pelaku penyiraman air keras mengenal korban. Pelaku adalah pelaku perjudian di Medan.

Dengan menjadi konstituen Dewan Pers, ASMI juga akan ikut serta dalam menegakkan kode etik jurnalistik.

Pemberitaan terkait perempuan masih banyak bermasalah karena sering merendahkan martabat. 

Komnas Perempuan menilai kinerja media dalam pemberitaan kekerasan seksual sudah bagus, tapi masih ada yang tak taat kode etik dengan mengungkap identitas.

Obor Rakyat hendak diterbitkan kembali. Orang-orang pers menganggap yang penting mereka patuh kode etik jurnalistik.

Wartawan yang terjun ke dunia politik dianggap sebagai seseorang yang telah memilih untuk berjuang demi kepentingan politik pribadi atau golongannya.

Dewan Pers menerbitkan surat imbauan agar jurnalis menjaga sikap moral dan etika demi kepercayaan publik dengan tidak meminta uang atau bingkisan hari raya.

Yang patut diutamakan dalam upaya pemberantasan hoaks adalah pendekatan teknologi.

Terkait laporan kasus pencemaran nama baik Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Aris Budiman, presenter Kompas TV Aiman Witjaksono akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya.

Wabendum Golkar Erwin Ricardo Silalahi melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers terkait tuduhan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Standar jurnalis yang rendah berisiko ditunggangi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab.

Kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi 112 dinilai mencerminkan pelaku yang tidak menghargai dan menghormati‎ profesi jurnalis. AJI mengimbau agar kasus kekerasan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian.

Dewan Pers menegaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers yang mereka lakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selain untuk mendata perusahaan pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, guna mewujudkan kemerdekaan pers.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras tindakan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang diduga memukul jurnalis Tirto.id Reja Hidayat di dekat Markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 November 2016. AJI Jakarta mendesak kepolisian mengusut kasus kekerasan yang menimpa jurnalis ini.