Indeks Kinerja Kpk

ICW menilai sejumlah masalah yang terkait dengan penindakan, pencegahan, alokasi anggaran, sumber daya manusia hingga konsolidasi internal membuat kinerja KPK belum maksimal. 

Para penyidik dan penyelidik ini akhirnya membuat petisi yang bertajuk Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus.

22 calon penyidik KPK mengikuti pelatihan di Gedung Anti Corruption Learning Center, Kuningan, Jakarta Selatan, selama lima pekan.

Ketua KPK Agus Rahardjo meminta komitmen pemerintah dalam hal ini Presiden untuk punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, karena hal ini penting.

Tahanan KPK kini tak hanya mengenakan rompi oranye, tapi juga diborgol.

Layanan contact center di nomor 198 sudah dibuka KPK bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus korupsi mulai 2 Januari 2019.

Sepanjang 2018, KPK telah menetapkan 108 orang sebagai tersangka, mulai dari unsur kepala daerah, legislatif, dan penegak hukum.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai acara pisah sambut seperti itu hal yang wajar.

Legislatif memasukkan delik korupsi dalam RKUHP yang bakal disahkan setelah Idul Fitri. Menurut ICW, hal ini bakal membuat KPK lemah karena hanya akan jadi "Komisi Pencegahan Korupsi."

Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang pernah diusulkan akhirnya dibatalkan untuk menjadi rekomendasi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.

"(Usulan) belum masuk ke saya. Kalau sudah masuk ke saya, baru saya pikir. Masuk ke saya dulu, baru saya pikir," kata Presiden Joko Widodo.

Kasus suap mendominasi perkara korupsi yang ditangani KPK selama 2017. 

Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 diklaim telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri pada 2003.

2016 merupakan tahun terbanyak KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht, hingga eksekusi.

Untuk ketiga kalinya, KPK tidak memenuhi panggilan Pansus Hak Angket di DPR.

Komisi III DPR akan menggelar rapat koordinasi penanganan tindak pidana korupsi, yang dinilai belum berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

Menurut PSHK, laporan sementara Pansus Hak Angket KPK tidak bisa dinilai dalam upaya untuk membenahi KPK karena diduga masih sarat konflik kepentingan.

KPK membantah Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi target yang direncanakan untuk memenuhi anggaran tahunan.

Pansus Hak Angket KPK meminta penambahan masa kerja karena merasa masih perlu untuk mendalami temuan-temuan mereka.

Rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK hari ini membahas sistem pengaduan masyarakat (dumas) diwarnai ketegangan.