Indeks Ketua Dpr

Agenda rapat paripurna Rabu (14/2/2018), belum akan melantik pimpinan DPR dari PDIP karena ada masalah teknis, kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Bamsoet juga meminta aparat menindak cepat penyerangan Gereja St Lidwina agar tidak ada pihak yang memanfaatkannya untuk menciptakan kegaduhan.

Bambang mengaku mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan DPR dan KPK.

Hanura kubu Daryatmo menuding SK Hanura kubu OSO tidak sah.

Kekayaan Bambang Soesatyo berupa motor dan mobil mewah, tanah dan bangunan, surat berharga, giro dan setara kas lainnya.

Setya Novanto menilai Bamsoet layak menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR karena sudah berpengalaman di legislatif.

Nama pengganti Setya Novanto akan direkomendasikan dalam rapat fraksi Golkar, Kamis (11/1). 

Masyarakat desak ketua DPR yang baru harus pro pemberantasan korupsi serta bebas dari kasus dan ancaman pidana.

Aziz Syamsuddin menilai penunjukkan dirinya sebagai ketua DPR sudah sah.

Ia mundur lagi dari kursi Ketua DPR karena jadi tersangka kasus KTP-elektronik. Sebelumnya gara-gara "Papa minta saham."

Menurut Fahri Hamzah, Setya Novanto bisa diganti jika sudah menjadi terdakwa dan proses pergantian itu akan dilakukan saat Sidang Paripurna.

Penahanan Setya Novanto, sebagai tersangka korupsi e-KTP, menurut klaim Fahri Hamzah, tidak mengganggu kinerja pimpinan DPR.

Fahri Hamzah menganggap wacana penunjukan Plt Ketua DPR belum mendesak karena tugas Ketua DPR yang berhalangan bisa digantikan oleh semua Wakil Ketua DPR.

Ketua MPR Zulkifli Hasan memohon doa kepada masyarakat di kampung halamannya Lampung agar dirinya tidak terbelit dengan kasus korupsi.

Setya Novanto menyerahkan keputusan soal pembentukan Densus Tipikor ke Pemerintah terkait beda pendapat anatar Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Selain kinerja legislasi yang buruk, tingkat kehadiran anggota DPR juga mendapat rapor merah.

Penetapan Novanto sebagai tersangka dinilai merusak citra lembaga DPR dan memberatkan elektabilitas Partai Golkar.

Setya Novanto resmi menjabat Ketua DPR usai dilantik menggantikan Ade Komarudin.

MKD memutuskan untuk memberhentikan Ade Komarudin dari jabatannya sebegai Ketua DPR setelah terbukti melakukan pelanggaran etik dalam kasus pemindahan mitra kerja BUMN dari Komisi VI ke Komisi XI dan kasus penundaan pembahasan RUU Pertembakauan.

Setya Novanto memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan rekaman skandal “Papa Minta Saham” ilegal, untuk memperbaiki citra diri melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Akrobat Setya Novanto ini menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup luas.