Indeks Kerusuhan Papua

Pemerintah membatasi akses internet, mengerahkan pasukan tambahan ke Papua tanpa menyentuh masalah utama: rasisme terhadap orang Papua.

Cek fakta Kominfo atas salah satu twit soal "penculikan" terhadap mahasiswa Papua ternyata keliru.

Kementerian Kominfo memblokir internet di Papua dan Papua Barat pada hari ini.  

Wiranto mendorong masyarakat Papua untuk membuka pintu maaf bila ada kesalahan dari masyarakat di luar Papua yang sempat melukai perasaan mereka.

Yaqut Cholil Qoumas menduga ada pihak yang mendesain gelombang aksi massa di Papua dan Papua Barat.

Ada kesamaan antara kerusuhan di Bawaslu dengan di Papua: akses internet dibatasi. Aktivis menilainya itu melanggar hak warga menerima informasi.

Situasi memanas karena Bupati Mimika, Eltinus Omaleng tak kunjung menemui demonstran.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani mengambil tindakan tegas atas insiden kerusuhan di Manokwari, Papua Barat.

Adolfina Kuum menyatakan massa peserta demontrasi di Timika, Papua, sudah membubarkan diri pada Rabu sore. Namun, masih ada 46 peserta aksi yang ditahan polisi. 

Massa membakar Pasar Tumburuni, Fakfak, Papua Barat hari ini, Rabu (20/8/2019). Aksi massa tersebut terjadi sebagai bentuk protes atas persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

ICJR mendesak kepolisian menghentikan pengusutan terhadap akun-akun medsos penyebar rekaman tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua.

Pemerintah didesak tak merespons aksi massa secara spontan di Papua dan Papua Barat yang terjadi, Senin (19/8/2019) dengan kekerasan.

Pembatasan internet di Papua oleh Kominfo menunjukkan pemerintah melenggar hak digital warga yang sebenarnya dilindungi oleh pasal 19 ICCPR.

Menurut pendataan Mabes Polri, ada 25 fasilitas publik di Sorong dan Manokwati, Papua Barat yang diduga dirusak oleh massa.

DPR RI akan meneruskan interupsi dari anggota Dapil Papua kepada institusi kepolisian agar dalang kerusuhan Papua diusut.

Polisi tetap mengamankan terhadap seluruh masyarakat dan menjamin keamanan mahasiswa Papua agar bisa menuntut ilmu dengan tenang.

Warga suku Bugis dan Papua diminta tak terprovokasi berita yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.

Bila kerusuhan di Papua berkepanjangan, biasanya dia punya impact ke persepsi investor. Selama ini di kalangan investor, Papua dikenal sebagai daerah yang banyak menarik investasi tambang.

Untuk mengantisipasi kericuhan, jajaran Polri dan TNI juga beberapa tokoh masyarakat setempat berpatroli.

Amnesty International Indonesia menilai tindakan aparat yang represif dan diskriminatif terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya menunjukkan sinyal buruknya situasi HAM.