Indeks Kerusuhan Papua

Mahfud MD meminta pemerintah memperlakukan masyarakat Papua sama dengan warga negara yang lain. Oleh karena itu, dia mendesak pelaku rasisme ditindak tegas oleh aparat hukum. 

Menurut istri Gus Dur, tindakan pelecehan terhadap warga Papua itu telah menjatuhkan harkat dan martabat seluruh warga Indonesia sendiri.

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya menyebbut ada 'pihak-pihak' yang mencari celah agar bisa mengguncang persatuan Indonesia.

Menurut Amien Rais, dari pada membicarakan soa isu pemindahan ibu kota lebih baik menyelesaikan masalah Papua. 

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar masalah di Papua diselesaikan dengan perjanjian internasional. Menanggapi hal itu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menolak keinginan itu.

Alissa Wahid meminta pemerintah untuk melakukan tindakan tegas ke pelaku rasisme pemicu terjadinya kerusuhan Papua.

Kontribusi Pulau Papua dan Maluku terhadap PDB Indonesia paling kecil dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam pidatonya adalah sikap yang tidak serius dalam merespons kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.

Jokowi akan mengundang para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Papua dan Papua Barat untuk datang ke Istana pada pekan depan.

KontraS mendesak pemerintah agar segera membuka mata dan telinga, bahwa persoalan Papua bukan hanya masalah infrastruktur dan ekonomi, namun juga cara memanusiakan manusia.

KontraS mengatakan, tidak mudah bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan ekspresi politik terhadap pemerintah Indonesia secara terbuka karena kerap direspons dengan represi aparat.

Kerusuhan Papua jadi besar dan meluas, menurut Moeldoko, karena adanya campur tangan dari kelompok bersenjata politik yang tak senang dengan kemajuan Papua.

Mabes Polri menyatakan situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada hari ini sudah kondusif.  

Moeldoko mengakui bahwa kerusuhan di sejumlah titik wilayah Papua ada kaitannya dengan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Mabes Polri mengklaim pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat untuk membatasi peredaran berita hoaks dan pemulihan keamanan di dua provinsi tersebut. 

Mendagri meminta pejabat daerah Papua dan Papua Barat untuk tidak keluar wilayahnya masing-masing. 

Penanganan yang harus dilakukan terhadap kerusuhan di Papua memang harus dilakukan secara hati-hati, namun bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa pun.

Polri menyebut tidak boleh underestimate, tapi dalam kondisi overestimate. Artinya ada hal yang tidak bisa dan bisa diprediksi terkait situasi terkini di Papua.

Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8/2019) dinilai sebagai tindakan represi digital oleh pemerintah.

Usai Manokwari, Fakfak dan sejumlah daerah di Papua memanas, Presiden Jokowi menelepon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk memastikan situasi keamanan di kawasan tersebut.