Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar masalah di Papua diselesaikan dengan perjanjian internasional. Menanggapi hal itu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menolak keinginan itu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam pidatonya adalah sikap yang tidak serius dalam merespons kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.
KontraS mendesak pemerintah agar segera membuka mata dan telinga, bahwa persoalan Papua bukan hanya masalah infrastruktur dan ekonomi, namun juga cara memanusiakan manusia.
KontraS mengatakan, tidak mudah bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan ekspresi politik terhadap pemerintah Indonesia secara terbuka karena kerap direspons dengan represi aparat.
Kerusuhan Papua jadi besar dan meluas, menurut Moeldoko, karena adanya campur tangan dari kelompok bersenjata politik yang tak senang dengan kemajuan Papua.
Mabes Polri mengklaim pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat untuk membatasi peredaran berita hoaks dan pemulihan keamanan di dua provinsi tersebut.
Penanganan yang harus dilakukan terhadap kerusuhan di Papua memang harus dilakukan secara hati-hati, namun bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa pun.
Polri menyebut tidak boleh underestimate, tapi dalam kondisi overestimate. Artinya ada hal yang tidak bisa dan bisa diprediksi terkait situasi terkini di Papua.
Usai Manokwari, Fakfak dan sejumlah daerah di Papua memanas, Presiden Jokowi menelepon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk memastikan situasi keamanan di kawasan tersebut.