Indeks Kepala Daerah

Simak isi Perpres Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelantikan Kepala Daerah. Ketahui jadwal dan link unduh peraturannya.

Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian dari tahapan yang harus dijalani kepala daerah terpilih sebelum dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025.

Perpres terbaru menjadwalkan pelantikan kepala daerah terpilih dilantik secara serentak pada 20 Februari 2025.

Glamping Kepala Daerah akan diselenggarakan selama 8 hari di Magelang. Simak biayanya dalam artikel ini.

Anggaran retret kepala daerah, yang digelar di Lembah Tidar, Magelang akan diambil dari APBN kas Kemendagri.

Komisi II DPR RI memanggil Mendagri, Tito Karnavian, imbas batalnya pelantikan kepala daerah yang sebelumnya telah dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

Pramono Anung, ogah ambil pusing soal pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang batal dilakukan pada 6 Februari 2025.

Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengundur jadwal pelantikan kepala daerah dinilai menimbulkan masalah.

Komisi II DPR akan menggelar RDP dengan Kemendagri untuk membahas jadwal pelantikan kepala daerah serentak yang sebelumnya dinyatakan diundur.

Mendagri Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto, meminta pelantikan kepala daerah yang sedianya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 diundur demi efisiensi.

Mendagri Tito Karnavian, memastikan pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024, digelar di Jakarta.

Mendagri Tito, menyebut pelantikan kepala daerah kemungkinan digelar pada 17, 18, 19, atau 20 Februari 2025.

KPK akan diminta mengisi materi tentang pemberantasan korupsi di acara retreat kepala daerah.

Pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa di MK akan dilaksanakan usai putusan inkrah.

Melalui kuis pilkada yang dirilis Kawula17 ini, pemilih dapat mengetahui program-program paslon Pilkada 2024.

Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang paling sering disasar koruptor. Bagaimana polanya?

Para ekonom mendorong agar pengawasan yang lebih ketat dan penindakan keras agar kejadian tidak terulang.

Modus paling baru menurut Mendagri Tito adalah pejabat daerah mendatangi kantor BPS dan meminta agar angka inflasi dipasang rendah.

Deddy menilai putusan MK yang mengubah syarat calon kepala daerah baik bagi partai dan rakyat, tetapi buruk bagi elit anti-demokrasi.

Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 40 Ayat 1 dan menghapus Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Pilkada dengan syarat ketentuan baru.