Indeks Kemenkumham

Kementerian Hukum dan HAM memberikan Remisi Khusus Hari Raya Nyepi 1 Saka 1939 kepada 531 orang narapidana dari total 1.175 orang narapidana beragama Hindu di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi memutuskan menutup BPLS yang telah didirikan sejak 2007. Pembubaran lembaga nonstruktural yang bertugas menangani dampak seburan lumpur Sidoarjo ini melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2017.

Terkait beberapa narapidana korupsi yang menyalahgunakan izin keluar dari Penjara Sukamiskin, Bandung, Wapres Jusuf Kalla merasa yakin aparat penegak hukum telah menindak pelanggaran tersebut.

Salah satu narapidana (napi), M. Husein, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, Cilacap, diyakini masih bersembunyi di pulau itu.

Ali Rachman mengatakan pengawasan orang asing akan terus diperketat, mengingat ditemukannya TKA ilegal di beberapa daerah seperti di Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.

Setelah beberapa keluarga Cenda “diam” dalam politik, kini anak Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto akan tampil lagi dalam gelanggang politik Nasional. Partai politik yang didirikannya, Partai Berkarya, dikabarkan telah lolos dalam verifikasi Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah tengah menggalakkan "Saber Pungli" alias "Sapu Bersih Pungutan Liar"—sebelumnya bernama Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP)—di semua lembaga termasuk di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satu yang menjadi sorotan adalah pungli di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Kemenkumham hanya meloloskan satu dari lima partai politik baru yang mendaftarkan diri menjadi berbadan hukum pada 2016, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kemenkumham menilai, Arcandra Tahar kini telah kehilangan dua kewarganegaraannya. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia seorang dewasa dilarang memiliki dua kewarganegaraan. Sementara itu dia juga tidak lagi menjadi warga Negara AS karena telah menjabat menteri di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggun jawab penuh terhadap tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya.

Kementerian Hukum dan HAM telah mewacanakan untuk merevisi PP No. 99/2012 guna mengembalikan pasal soal remisi sebagai hak narapidana. Akan tetapi, rencana pemberian remisi untuk semua narapidana termasuk para koruptor tersebut ditentang oleh KPK.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman, termasuk juga para terpidana kasus korupsi. Remisi itu tetap akan mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Pemberian Remisi.

Indonesia dan Cina sepakat tingkatkan kerja sama hukum untuk kejar koruptor

Menkumham Yasonna Laoly meminta kepada seluruh Kanwil di Indonesia untuk memastikan kapasitas lapas di Indonesia, baik dari segi daya tampung maupun perbandingan antara jumlah tahanan dan sipir.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), TB. Hasanudin mengatakan Komisi I DPR memastikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan selesai pada Juni 2016 atau di Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2015-2016.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah dua orang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Mohammad Sanusi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan siap mempublikasikan hasil tes urine yang dilakukan kepada 44 ribu pegawainya.