Indeks Kemenkumham

Mabes Polri menyatakan akan membubarkan aksi demonstrasi para pendukung HTI dan tidak akan menerima surat pemberitahuan unjuk rasanya.

Saat ditanyakan soal kemungkinan bagi ormas lain untuk dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membahasnya satu persatu terlebih dahulu.

Pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. HTI akan menggugat pemerintah atas keputusan ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat memberi kewenangan kepada lembaga yang ditetapkan untuk membubarkan ormas yang tidak sesuai ketentuan.

Komisi VIII mengatakan ormas yang menganut nilai Pancasilais ataupun tidak Pancasilais tidak bisa dinilai tanpa kajian yang jelas.

Pencabutan SK HTI telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham soal pencabutan SK hukum HTI dinilai sesuai UU.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh Kemenkumham setelah keluarnya pencabutan SK Badan Hukum ormas tersebut hari ini.

Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan pencabutan status hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang langsung diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kemenkumham juga mengakomodasi putra-putri lulusan terbaik (cumlaude) serta putra-putri Papua dan Papua Barat untuk ikut seleksi CPNS 2017

Kemenkumham membuka 14 ribu lowongan untuk ditempatkan sebagai sipir. Kesempatan terbuka bagi lulusan SLTA untuk menjadi CPNS.

Kemenkumham membuka lowongan 14 ribu sipir bagi lulusan SLTA.

Ada 2.278 lowongan di Kemenkumham dan 1.684 di MA untuk lulusan sarjana.

Pemerintah membuka lowongan CPNS tahun 2017 yang menyediakan 17.962 kursi di Kemenkumham dan 1.684 lainnya di Mahkamah Agung. Di antara kuota lowongan, ada 14 ribu peluang jadi sipir untuk para lulusan SMA dan sederajat.

Satu pelamar hanya bisa mendaftar satu jabatan di satu instansi.

Pendaftaran dilakukan secara online mulai 1-31 Agustus 2017.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Ferdinand Siagiaan, menyatakan proses pendataan tahanan Rutan Klas IIB Kota Pekanbaru masih dalam proses dan butuh waktu lama akibat dilakukan secara manual.

Enam orang petugas diperiksa oleh inspektorat karena disinyalir melakukan pungli kepada napi dan pengunjung.

Peristiwa kaburnya para tahanan itu diduga kuat disebabkan oleh adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan petugas Rutan. Dugaan pungutan liar itu diakui puluhan anggota keluarga tahanan yang kini menunggu kepastian di sekitar Rutan Sialang Bungkuk.

Menkumham Yasonna Laoly memastikan revisi PP terkait penambahan remisi narapidana hanya berlaku bagi terpidana narkoba. Sasaran remisi juga hanya pelaku kejahatan narkoba kelas teri.