Indeks Kemendikbud

Kemendikbud membentuk satgas implementasi zonasi yang bertugas mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di delapan klaster provinsi. 

Kemendikbud mengatakan, Perpres tersebut akan mengakomodir berbagai bentuk pelayanan pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus jalan beriringan. Sehingga pusat bisa memastikan pemda melakukan sosialisasi sistem zonasi ke masyarakat dengan baik dan tepat.

SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud.

Kerja sama Kemendikbud Indonesia dan Argentina meliputi layanan pertukaran guru, pelatihan pendidikan vokasional, layanan pendidikan kebahasaan, pembinaan kurikulum, dan kerja sama antar sekolah melalui UNESCO dan Group of 20 (G-20).

Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim mendukung pengevaluasian kuota akreditasi sekolah yang menjadi salah satu syarat dalam SNMPTN.

Kemendikbud menyatakan penerapan sistem zonasi dalam PPDB perlu diikuti perubahan aturan soal kuota pendaftaran SNMPTN yang selama ini ditentukan berdasar akreditasi sekolah.

Kemendikbud menyampaikan, penambahan anggaran sebesar Rp12,22 triliun untuk tahun anggaran 2020.

Kemendikbud bekerja sama dengan TNI dalam rangka pembinaan karakter siswa SD, MP, SMA/SMK, salah satunya dalam hal menangkal radikalisme

Mendagri Tjahjo Kumolo merespons perihal PPDB Zonasi yang belum siap dilaksanakan oleh beberapa Pemda.

Mendikbud Muhadjir berkata lembaganya bekerja sama dengan lintas instansi seperti KPK, Cyber Pungli Polri, dan Ombudsman RI untuk mencegah pungutan liar dalam sistem zonasi PPDB.

Bamsoet meminta Kemendikbud menyosialisasikan revisi Permendikbud PPDB secara luas ke publik dan sekolah. 

"Ini miskomunikasi terjadi karena orangtua kurang dilibatkan," kata Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis R. Luddin

Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dikukuhkan menjadi Peraturan Presiden.

Pemerintah akan segera merevisi Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang PPDB mengenai kuota jalur prestasi.

Sekjen FSGI Heru Purnomo mengimbau kepada Kemendikbud agar pelaksanaan sistem zonasi tidak hanya diperuntukkan bagi peserta PPDB.

Evaluasi Kemendikbud akan menyasar pada sejumlah daerah yang mengalami persoalan dalam penerapan sistem zonasi PPDB.

Kemendikbud masih akan meninjau kembali segala bentuk protes yang bermunculan lantaran skema zonasi ini.

Guna mengoptimalkan skema PPDB, FSGI meminta pemerintah lakukan pemerataan sekolah negeri.

Kemendikbud minta daerah-daerah untuk melaksanakan PPDB 2019.