Indeks Kemendikbud

Kemendikbud menyatakan pembahasan revisi aturan pendirian dan penutupan SMK sudah hampir final. 

Kemendikbud akan membekali para siswa SMA dengan program siap kerja. Tujuannya agar mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, memiliki bekal memasuki dunia kerja.   

Program SMA siap kerja ini bukan bersifat wajib, bukan 

Kemendikbud akan merevisi peraturan soal pendirian dan penutupan sekolah dengan memasukkan ketentuan yang lebih tegas. 

SMK kekurangan murid karena keterbatasan sumber daya manusia dan tak punya jaringan dengan industri.

Kemendikbud mengakui ada sekolah penyelenggara UNBK kekurangan sarana TIK, seperti komputer. Kemendikbud berharap pemerintah daerah turut mendukung penyediaan sarana itu. 

Kemendikbud sedang menyelidiki kasus bocornya soal UNBK

Kesulitan pendanaan terkait komputer dalam UNBK, Kemendikbud menyarankan agar pengelola sekolah meminjam saja.

Ribuan siswa SMK mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019 yang dilaksanakan secara serentak di 42 sekolah di Kabupaten Boyolali, JawaTengah, Selasa (26/3/2019).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan formula baru dalam ujian nasional (UN) 2019 untuk informasi non-kognitif peserta didik.

Anggaran Ujian Nasional (UN) 2019 jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya karena jumlah peserta UNBK meningkat signifikan dan pengawas dibiayai dengan dana BOS. 

Peserta UNBK pada tahun ini meningkat menjadi 91 persen dari total peserta ujian nasional. Jumlah peserta UNBK 2019 mencapai 7.507.116 siswa.

Kemendikbud menilai AKSI akan mampu menggali kompetensi peserta didik lebih mendalam daripada UN.

Pakar pendidikan menilai, tes AKSI bermanfaat untuk mengetahui kemampuan dan kekurangan peserta didik.

Kemendikbud akan mengantisipasi gelombang pensiun guru sebanyak 85.650 pada 2022 dengan melakukan berkoordinasi lebih lanjut melalui KemenPANRB.

Sandiaga menilai langkah Kemendikbud melibatkan anggota TNI menjadi guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan perlu dikaji kembali. 

Menurut Haris, Kemendikbud tak bisa meminta bantuan ke TNI untuk mengajar. 

Syaifullah tetap menyarankan agar guru honorer yang bersedia mengajar di daerah-daerah terpencil segera direkrut menjadi PNS.

Imparsial menilai langkah Kemendikbud menggandeng anggota TNI untuk menjadi tenaga pengajar di daerah terpencil berpotensi melanggar UU jika tidak didasari keputusan politik presiden.

"Guru-guru yang lulusan LPTK saja yang sudah dilatih empat tahun masih bermasalah, apalagi TNI yang tidak punya latar belakang."