Indeks Kemendes

Kemendes PDT telah ditugaskan memetakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia, terutama yang terkait dengan pangan.

Melalui unggahan di akun resminya, Kemendes PDTT memastikan tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa seperti klaim yang tersebar.

Cak Imin membantah pelantikan tersebut memiliki kaitan dengan Kemendes yang dipimpin kakaknya, Abdul Halim Iskandar.

Jazilul mendorong Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle agar para menteri menteri tidak dihantui rasa takut.

Realisasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa hingga Juli 2022 mencapai Rp32,14 triliun dari pagu Rp68 triliun.

Salah satu protokol kesehatan menyelenggarakan hajatan yaitu menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.

Abdul Halim Iskandar mengakui ada desa yang belum menyalurkan bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) saat pandemic Corona atau COVID-19.

Angka itu berasal dari dana BLT-DD yang sudah disalurkan ke 23.963 desa per 21 Mei 2020.

Pemerintah Pusat mempercepat skema pencairan BLT Dana Desa tanpa perlu persetujuan bupati/wali kota.

Bupati Bolaang Mongondown Timur, Sehan Salim Landjar memprotes soal ribetnya mekanisme pemberian BLT bagi warga terdampak COVID-19. Mensos pun menjawab keluhan itu.

Kementerian Keuangan membekukan sementara penyaluran dana desa sampai verifikasi jumlah desa fiktif bisa diketahui secara pasti.

Kemendes mengklaim punya ukuran sendiri untuk menilai desa fiktif, sehingga saat ini disebut tak ada.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) secara resmi meluncurkan kerja sama dengan SurfAID

Rumah Sahabat Desa bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat desa untuk berkegiatan ekonomi sekaligus edukasi dari berbagai aspek.

Menurut Kemendes, daerah terluar, terdepan dan terpencil (3T) sangat membutuhkan alat transportasi yang layak untuk menghubungkan antarpulau.  

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka itu, yakni Sugito, Jarot Budi Prabowo, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

Presiden Jokowi meminta penjelasan terkait efektivitas penggunaan dana desa.

Pengalokasian alokasi dana desa (ADD) setiap desa mencapai Rp900 juta dan, untuk itu pemerintahan desa diminta membentuk pengembangan BUMDes guna mendorong pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dana desa terus mengalami peningkatan alokasi, hal ini membuat Kemendes meminta bantuan pada KPK untuk turut mengawasi perputaran dana yang mencapai Rp100 triliun tersebut.

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo mengimbau kepada para pengusaha agar ikut mengatasi masalah pasca panen.