Indeks Kemendes

Kementerian Keuangan membekukan sementara penyaluran dana desa sampai verifikasi jumlah desa fiktif bisa diketahui secara pasti.

Kemendes mengklaim punya ukuran sendiri untuk menilai desa fiktif, sehingga saat ini disebut tak ada.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) secara resmi meluncurkan kerja sama dengan SurfAID

Rumah Sahabat Desa bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat desa untuk berkegiatan ekonomi sekaligus edukasi dari berbagai aspek.

Menurut Kemendes, daerah terluar, terdepan dan terpencil (3T) sangat membutuhkan alat transportasi yang layak untuk menghubungkan antarpulau.  

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka itu, yakni Sugito, Jarot Budi Prabowo, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

Presiden Jokowi meminta penjelasan terkait efektivitas penggunaan dana desa.

Pengalokasian alokasi dana desa (ADD) setiap desa mencapai Rp900 juta dan, untuk itu pemerintahan desa diminta membentuk pengembangan BUMDes guna mendorong pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dana desa terus mengalami peningkatan alokasi, hal ini membuat Kemendes meminta bantuan pada KPK untuk turut mengawasi perputaran dana yang mencapai Rp100 triliun tersebut.

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo mengimbau kepada para pengusaha agar ikut mengatasi masalah pasca panen.

Anggaran sebesar Rp14,8 triliun telah dialokasikan Kemendes PDTT guna merealisasikan program prioritas di tahun 2017. Adapun target prioritas Kemendes PDTT di antaranya mengentaskan desa tertinggal dan memperbanyak desa mandiri.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) membuat berbagai program penguatan petani desa sebagai basis terpenting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Mereka membuat tiga pilar Matra Pembangunan Desa dalam memperkuat kemandirian pangan desa, yakni menguatkan Jaringan Komunitas Wiradesa di tingkat petani, mewujudkan kemandirian ekonomi desa, serta mendorong partisipasi dan kerja sama masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Jonan meminta agar evaluasi kinerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) dilakukan dengan tolok ukur yang jelas dan tidak berdasarkan konspirasi konspirasi pihak-pihak tertentu.