Indeks Kemendagri

16 Pulau Sengketa Trenggalek-Tulungagung Sementara Masuk Jatim
Kemendagri menyatakan, keputusan ini akan bersifat sementara hingga rapat lanjutan memutuskan wilayah administrasi 16 pulau antara Trenggalek & Tulungagung.

Apa Kata Riset Soal Sengketa 4 Pulau Antara Aceh dan Sumut?
Meski secara geografis dekat dengan Tapanuli Tengah, namun secara sosial, historis, dan budaya keempat pulau lebih tepat masuk ke wilayah Aceh Singkil.

Wamendagri: Kepmendagri soal 4 Pulau Aceh-Sumut Bisa Berubah
Bima mengakui Kemendagri mendapat temuan baru atas empat pulau yang tengah disengketakan Aceh dan Sumut, tetapi enggan membuka isi temuannya.

DPR Ingatkan Kemendagri Agar Batas Wilayah Provinsi Diatur di UU
DPR mendesak pemerintah untuk menetapkan batas wilayah antarprovinsi dengan diatur dalam UU tersendiri menyusul polemik sengketa 4 pulau antara Aceh-Sumut.

Jusuf Kalla: 4 Pulau Milik Sumut Masuk Aceh Sesuai UU 24/1956
Status empat pulau yang masuk Sumut itu juga tertuang dalam perjanjian Helsinki yang disepakati antara GAM dan Indonesia yang diteken pada 2005 silam.

Wamendagri Curhat Daerah Kurang Anggaran Buat Gelar PSU Pilkada
Wamendagri Ribka Haluk menyebut anggaran PSU di daerah berasal dari sisa anggaran Pilkada 2024 yang anggarannya terlalu kecil untuk pelaksanan PSU.

Kemendagri Tak Tahu Ada Migas di 4 Pulau yang Direbut Aceh-Sumut
Kemendagri mengaku tidak tahu mengenai potensi cadangan minyak dan gas di empat pulau yang direbutkan Aceh dan Sumatra Utara.

Retret Gelombang 2 Digelar Akhir Juni, Diikuti 50 Kepala Daerah
Kegiatan retret gelombang kedua akan serupa dengan kegiatan retret gelombang pertama.

JPPI: Tidak Boleh Ada Diskriminasi atas Layanan Pendidikan
Daya tampung sekolah negeri terbatas. Beberapa anak terpaksa sekolah di sekolah swasta yang berbayar atau bahkan harus putus sekolah.

Kemendagri Perintahkan Pemda Sanksi Tegas Ormas Pelanggar Aturan
Bima menegaskan, ormas yang melanggar aturan, termasuk premanisme, bisa disanksi administratif, pidana, hingga pembubaran sesuai aturan yang berlaku.

Bima Arya Klaim Pilkades di 1.700 Desa Berhasil Pakai E-Voting
Bima Arya menilai pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting berlangsung dengan lebih transparan.

Bima Arya Sepakat Evaluasi Kebijakan Barak Militer Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi disebut punya sistem evaluasi tersendiri atas program itu, tapi program itu harus dievaluasi bersama juga.

Lucky Hakim Magang soal Administrasi Kewilayahan di Kemendagri
Dirjen Adwil Kemendagri, Safrizal, mengatakan, Lucky Hakim akan mendapat PR usai pembelajaran magang di Ditjen Adwil Kemendagri.

Wamendagri Bima Arya: Ormas Itu Aset apabila Dibina
Bima menilai, semua dasar hukum terkait ormas sudah diatur dalam undang-undang, tetapi Mendagri mengaku tengah mengkaji rencana revisi UU Ormas.

Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang, Dimulai di Ditjen Adwil
Lucky Hakim akan menjalani sanksi magang di seluruh kantor ditjen Kemendagri setiap pekan.

Bima Arya soal Retret Kepala Daerah Gelombang 2: Sudah Siap
Wamendagri, Bima Arya, mengatakan persiapan retret kepala daerah gelombang dua sudah rampung disusun.

DPR Desak Pemerintah Buka Moratorium Pemekaran Daerah
DPR mengingatkan kepentingan pemekaran daerah bukan dilakukan atas kepentingan partai politik, namun kebutuhan rakyat terutama di sektor ekonomi.

Balikpapan Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Otda 2025
Balikpapan dipilih karena pemkotnya mendapat penilaian kinerja yang baik dari Kemendagri.

Mendagri dan Mensos Sosialisasi Sekolah Rakyat ke Ratusan Pemda
Program Sekolah Rakyat diharapkan jadi tonggak utama memutus kemiskinan ekstrem sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Kemendagri Minta Pemda Usulkan Lokasi Pembangunan Sekolah Garuda
Sekolah Unggul Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang menerima siswa dari seluruh Indonesia.
Masuk tirto.id








